19 Desa di Barito Selatan Belum Bayar Pajak Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
Ada 19 dari 86 desa di wilayah Barsel yang belum membayar pajak ADD maupun DD tahap pertama.
Tag
#Alokasi Dana Desa
Legislator Bartim Minta Kepala Desa Selesaikan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD
Salah satu faktor penyebabnya, kepala desa kesulitan menyelesaikan SPJ. Terkait itu, diharapkan kepala desa jangan ragu berkoordinasi dengan instansi terkait.
DD Dan ADD Faktor Penting Kemajuan Pembangunan Desa
Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai menjadi faktor penting dalam memajukan pembangunan di desa.
Dewan Ingatkan ADD Bukan Untuk Pembangunan Kantor Desa
Jika ada pengelola ADD yang dananya untuk pembangunan kantor desa, itu jelas sudah masuk penyelewengan.
Pemerintahan Desa Harus Mampu Pertanggungjawabkan Dana Desa dan ADD
Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong mengingatkan pemerintahan desa agar mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) sesuai aturan.
Alokasi Dana Desa Bisa untuk Pengembangan BUMDes
Sampai saat ini baru ada beberapa BUMDes yang beroperasi akibat minimnya SDM yang berani melakukan pengelolaan potensi desa.
Baru 49 Desa di Gunung Mas Usulkan Pencairan Dana Desa dan ADD Tahap I
Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong menyampaikan, dari 114 desa yang tersebar diwilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), baru 49 desa yang telah mengusulkan pencairan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) tahap I.
Kades Harus Secepatnya Mengusulkan Pencairan Dana Desa dan ADD Tahap I
Bila sampai minggu pertama Juni 2018, dana desa dan ADD tidak terserap. Maka dana desa dan ADD bisa hangus.
Kajari Barsel: Kades Harus Gunakan ADD dan DD Sesuai Peruntukannya
TP4D Barito Selatan akan mendampingi kepala desa dalam menggunakan ADD dan DD
Desa Hampalit Terancam Tidak Bisa Usulkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
masa jabatan kepala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Pandede sejak 4 Mei 2018 habis dan belum ada Pjs kepala desa yang ditunjuk.
Total Dana Desa dan ADD Gumas Sejak 2015 Sebanyak Rp495,73 Miliar
Pada 2015 anggaran yang dikucurkan ke desa sebanyak Rp53,37 miliar, pada 2016 meningkat signifikan menjadi Rp138,13 miliar. Kemudian, pada 2017 sebanyak Rp155,04 miliar lebih dan pada 2018 sebanyak Rp149,17 miliar.
Baru 8 Desa di Gunung Mas Usulkan Pencairan Dana Desa dan ADD
Dari 114 desa di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), sampai sekarang baru 8 yang mengusulkan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Pagu Anggaran Desa Sukamara Rp74 Miliar
Bupati Sukamara Ahmad Dirman mengatakan, anggaran keseluruhan yang ditransfer pada tahun anggaran 2018 di 29 desa di kabupaten ini Rp74,578 miliar, terdiri atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah serta retribusi.
Anggota DPRD Minta Pemanfaatan Dana Desa dan ADD Tepat Sasaran
Dana desa dan ADD yang diberikan pemerintah untuk masing-masing desa setiap tahun terus bertambah. Bila dana desa dan ADD dimanfaatkan dengan baik, maka pembangunan dan kualitas SDM semakin baik.
Desa di Gunung Mas Terima Dana Desa dan ADD Minimal Rp1,2 Miliar
Alokasi dana desa (ADD) untuk 114 desa di Kabupaten Gunung Mas Rp65,9 miliar lebih. Sedangkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp84,12 miliar.
Akhirnya Desa Palu Rejo Bisa Mencairkan ADD dan DD
Pada tahun-tahun sebelumnya ADD dan DD untuk Desa Palu Rejo masuk ke Sisa Anggaran Lebih (Silpa).
Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tunggu APBDes
Setelah APBDes dari semua desa rampung baru proses pencairan bisa dilakukan.
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Barito Selatan Belum Bisa Dicairkan
Saat ini kendala belum bisa dicairkannya dana tersebut lantaran penyusunan APBDes belum selesai. Setelah selesai, baru pencairan bisa dilakukan.
DPRD Barito Timur akan Panggil 101 Kepala Desa
Pemanggilan tersebut untuk mengetahui penggunaan ADD dan DD dalam pembangunan desa, serta membuat ekonomi kreatif.
Pagu ADD dan DD Barsel Tahun Ini Rp133,4 Miliar
ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sementara Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari APBN.