Tag
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Provinsi Kalimantan Tengah siap memperjuangkan peningkatan porsi pembagian anggaran untuk daerah untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?saat ini terus berupaya untuk mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pemerintah pusat.?
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo meminta kepada pemkab maupun pemkot serta perangkat daerah provinsi di Kalteng dalam pengalokasian anggaran harus dilaksanakan secara efektif.
Pandemi Covid-19 melanda sejak Maret 2020 lalu mengakibatkan anggaran pembangunan merosot. Pasalnya, kucuran anggaran dari pemerintah pusat dipangkas dan pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) juga jauh berkurang akibat lesunya ekonomi.
Wakil Bupati Barito Utarb?Sugianto Panala Putra menyampaikan bahwa secara operasional, anggaran daerah merupakan alat untuk menyalurkan dan memberdayakan kemampuan serta potensi yang ada.
Anggota DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak menginginkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk lebih diperkuat lagi.
Anggaran yang dibutuhkan untuk program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2021 mendatang sangat besar, yakni mencapai Rp 8,2 triliun.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang telah disetujui. Terkait itu, Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas mengharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) pada awal tahun sudah melalukan langkah-langkah strategis.
DPRD Kota Palangka Raya rencananya menggelar rapat paripurna ke 15 tahun 2019, Selasa, 19 November 2019 malam ini.
Fraksi Amanat Nasional Persatuan Indonesia (ANPI) DPRD Sukamara meminta agar pemerintah daerah untuk lebih memperhitungkan secara matang penggunaan APBD 2020.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto menegaskan lembaganya tidak pernah melakukan rasionalisasi anggaran terhadap pagu anggaran SOPD.
DPRD Palangka Raya menemukan pengurangan anggaran gaji karyawan di sejumlah SOPD terkait rasionalisasi anggaran, Itu mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Selasa, 19 November 2019.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD tahun anggaran 2020 kepada bupati dan wali kota se Kalteng, kepala satuan kerja instansi vertikal, dan kepala perangkat daerah pemprov.
Program ini untuk mengawasi segala bentuk rencana anggaran yang dilakukan oleh setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah
Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dalam sambutannya yang dibacakan pada Rapat Paripurna, Kamis, 1 Agustus 2019, menyampaikan tujuan dari penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.
Bupati Sukamara Windu Subagio mengingatkan pihak terkait untuk tidak bermain-main dengan penyalahgunaan anggaran. Setiap anggaran APBN 2019 harus digunakan untuk kepentingan rakyat/
Ketua DPRD Kotawaringin Timur HM Jhon Krisli mengingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kotim sebagai tim urusan penganggaran tidak mengabaikan aspirasi pembangunan warga pelosok.
Plt Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, Ikhwanudin, menyebutkan rata-rata serapan anggaran OPD Pemerintah Kota Palangka Raya mencapai 40 persen.
Plt Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, Ikhwanudin memaparkan sebagian besar kendala penyerapan anggaran. Terutama untuk program fisik.
Plt Asisten II Sekertariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, Ikhwanudin, menekankan agar rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA memiliki peranan penting dalam mengontrol serapan anggaran.
