Tag
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, menilai kinerja eksekutif menurun. Hal itu ditandai dengan tidak tercapai target realisasi anggaran pendapatan dan belanja…
Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar menghitung kembali kemampuan anggaran pada 2020 mendatang. Karena sebentar lagi akan dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2020.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Ahmad Heri Firdaus mengimbau kenaikan anggaran untuk DPR seimbang dengan peningkatan dan perbaikan kinerja. Khususnya dalam merealisasikan aspirasi rakyat. Untuk ini masyarakat harus bersama-sama mengawasi kinerja mereka.
Kepala DPMD Kabupaten Gunung Mas Yulius Agau mengimbau pemerintah desa memanfaatkan anggaran untuk upaya penanggulangan kebakaran.
Pemerintah Desa Lampeong II, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, terancam tidak bisa menyerap anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
DPRD Kapuas mengharapkan dari rekomendasj yang berisi masukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah ke depannya
Bupati Seruyan Yulhaidir bersama Wakil Bupati Seruyan Hj.Iswanti Darwan Ali berupaya melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan yang dinilai pemborosan seperti perjalanan dinas dan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Proyeksi pendapatan daerah pada 2019-2023 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan
Dengan diserhakan DPA maka proses pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan daerah termasuk pelaksanaan program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan cepat
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,46 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,44 triliun. Surplus antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp15,70 miliar.
(SOPD) dan instansi lain vertikal agar mempersiapkan dengan baik sejumlah program yang akan dijalankan pada 2019, sehingga nantinya bisa dikerjakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan
Anggaran fisik kita untuk pembangunan Kalteng mengalami peningkatan menjadi Rp1,2 triliun untuk 2019
DPRD Kotim memberikan solusi kepada SOPD yang kekurangan anggaran dan salah satunya dengan menggeser anggaran hingga mengalihkan kegiatan yang tidak terlaksana
Dalam tahun ini hampir semua SODP kekurangan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan
SOPD tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemantaan, karena ada dana atau tidak, tugas mereka harus melakukan pengawasan
Saat ini anggaran di dinas pendidikan masih banyak untuk membayar gaji guru
Enam SOPD yang mengajukan revisi anggaran meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan.
Tidak hanya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Komisi X DPR RI juga menyempatkan menyusuri destinasi wisana Danau Sebangau. Komisi ini bahkan menilai destinasi unik tersebut bisa mendunia.
Anggaran yang dialokasikan untuk wilayah utara tidak mencapai 20 persen dari total APBD Kotim
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli menegaskan potensi pemborosan anggaran masih terjadi di daerah ini, salah satunya yang ada di pos anggaran pengadaan Alat Tulis…
