Tag
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotawaringin Timur tahun 2020 dikebut. Bahkan pembahasan tidak hanya siang hari, tetapi dilanjutkan hingga malam hari. Itu dilakukan untuk mengejar batas akhir hingga akhir bulan November ini.
Kepala organisasi perangkat daerah atau OPD diharapkan menghadiri pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2020.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Rasyidi ogah mengomentari usulan rancangan APBD DKI 2020 yang membengkak hingga Rp 10 triliun. Politikus PDIP ini tak berani…
Belanja tidak langsung berupa gaji, wajib dilakukan penambahan pagu anggaran bagi SOPD yang belum terpenuhi
Pendapatan Palangka Raya tahun ini Rp 1,150 triliun lebih dan proyeksi APBD 2020 sebesar Rp 1,219 triliun lebih dengan prosentase kenaikan 6,01 persen
Laporan ini dibacakan Juru Bicara Banggar, Sigit Widodo dalam rapat paripurna ke 15 masa sidang I tahun sidang 2019/2020
Selanjutnya APBD 2020 akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dievaluasi
Fraksi Amanat Nasional Persatuan Indonesia (ANPI) DPRD Sukamara meminta agar pemerintah daerah untuk lebih memperhitungkan secara matang penggunaan APBD 2020.
Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas dan mitra kerja SOPD, melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2020, Selasa, 19 November 2019.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol mengingatkan pemanfaatan APBD Kotim harus untuk kepentingan masyarakat.
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi sampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBE Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2020.
Pemkab dan DPRD Gunung Mas telah sepakat sahkan Raperda APBD tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah atau Perda besok.
Akibat sudah malas bersidang meskipun anggota DPRD Barito Timur baru dilantik tiga bulan lalu, membuat sidang paripurna soal Rancangan APBD tahun anggaran 2020 jadi batal digelar, Jumat, 15 November 2019.
Program prioritas ini untuk menjawab isu strategis yang akan dihadapi Pemkab Sukamara
Bupati berharap agar semua pihak yang terlibat bisa segera menyelesaikan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020 sesuai mekanisme yang berlaku
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Khozaini sepakat dan mendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2020 dibahas secara terbuka dan transparan.
Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2020 kian memanas. Bahkao rapat paripurna DPRD Kotim dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD itu dihujani interupsi dan berujung pada penundaan.
Politisi Golkar ini menegaskan sebagai pimpinan DPRD Kotim tidak ada kompromi dengan hal-hal yang merugikan program banyak orang
Turunnya bagi transfer dari pemeintah pusat menjadi penyebab turunnya pos dana perimbangan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020.
Gara-garanya antara dewan dengan eksekutif belum menemuinya kesepakatan terkait rasionalisasi dan sinkronisasi KUA PPAS 2020
