Anggota DPRD Kalteng Sarankan Biro Aset Supaya Dipisah dari BKD
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering menyarankan agar Biro Aset supaya dipisah dari Badan Keuangan Daerah (BKD).
Tag
#Aset Daerah
Aset di Luar Pemerintahan Tak Luput dari Perhatian Pemprov Kalteng
Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri mengatakan, pemprov melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi?dalam rangka menertibkan aset daerah.
Sekda Kalteng: Pejabat Pensiun dan Pindah Tugas Masih Ada yang Belum Kembalikan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat koordinasi terkait penertiban aset daerah yang akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 5 Februari 2021.
Anggota DPRD Barito Utara: Masih Banyak Aset Daerah Belum Clear and Clean
Anggota DPRD Barito Utara, H Asran menyebut, hingga kini masih banyak aset daerah yang bermasalah dan tidak terawat, baik berupa lahan maupun bangunan.
RDP DPRD Barito Utara Soal Aset Daerah dan Perjalanan Dinas Ditunda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai aset daerah dan peraturan bupati tentang perjalanan dinas.
Pemkab Pulang Pisau Sambut Baik PTSL Food Estate Beri Kepastian Hukum terhadap Aset Daerah
Pemkab Pulang Pisau menyambut baik dengan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk Food Estate, karena diantaranya juga memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah.?
Aset Pemkab Kotim Harus Ditertibkan Kembali
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H. Abdul Kadir mendesak? agar pemerintah kabupaten tertib dalam hal menata? kembali aset daerah.
Kejaksaan Negeri Barito Timur Siap Bantu Penertiban Aset Daerah
Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur siap membantu penertiban aset daerah. Hal tersebut tindaklanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama pemerintah.
KPK Dorong Pemprov Jateng Urus Aset Belum Bersertifikat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera membereskan 66 persen dari total aset yang belum bersertifikat.
Pemkab Kotim Harus Tertib Kelola Aset Agar Tidak Ada Penyimpangan
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur didorong untuk tertib dalam pengelolaan aset daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian bagi daerah. Hal disampaikan…
2 SOPD di Kotawaringin Timur Dinilai Lemah Dalam Menjaga Aset Daerah
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bima Santoso menekankan pengelolaan dan pencatatan?aset milik pemerintah daerah. Sepeti halnyb? pengadminitrasian?dan pengamanan tanah.
Pemkab Kotim Ditekankan Tertib Tata Aset Daerah
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H Abdul Kadir meneknakn agar Pemkab Kotim tertib dalam hal menata kembali aset daerah.
Bupati Pulang Pisau akan Evaluasi OPD Tak Kelola Aset Daerah dengan Baik
Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo menegaskan akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang tak mengelola aset dengan baik.
Bupati Lamandau Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penyelamatan Aset Daerah dengan BPN dan KPK
Penandatanganan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Palangka Raya yang juga dihadiri kepala daerah dari seluruh kabupaten kota seluruh Kalteng, termasuk juga pejabat dari pemerintah provinsi
Pemerintah Bersama BPN Tandatangani Nota Kesepakatan Selamatkan Aset Daerah di Kalimantan Tengah
Penandatanganan inj berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya, Kamis 12 September 2019
Pemko Palangka Raya Gelar Rapat Tertutup Terkait Aset Daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar rapat tertutup terkait pengelolaan aset milik Kota Palangka Raya.
DPRD Kotawaringin Timur Sayangkan Banyak Aset Tidak Dimanfaatkan
Ada sejumlah aset daerah yang dibangun dengan dana hingga puluhan miliar. Mulai dari pasar eks Mentaya, Pasar Ikan Mentaya, Puja Sera, hingga Sport Center
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Ciptakan Tata Kelola Tertib
Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah atau BMD menciptakan tata kelola tertib dan berdayaguna sesuai peraturan dan perundangan.
Aset Sukamara Tahun 2018 Capai Rp 2,131 Triliun
Pemerintah Kabupaten Sukamara tercatat telah memiliki aset sebesar Rp 2,131 triliun untuk tahun 2018. Terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
DPRD Akui Penatausahaan dan Pencatatan Aset Pemko Tertata Rapi
Pemko kembali meraih predikat opini WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 merupakan penggambaran tata kelola pemerintah kota