Tag
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memintb?insan Adhyaksa untuk membantu mencegah penularan COVID-19 selama Bulan Ramadhan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang kerumunan dan berpotensi menimbulkan penyebaran virus seperti kegiatan buka puasa bersama (bukber).
Presiden Joko Widodo meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengawasi dan menindak peredaran barang-barang impor yang dicap sebagai produk lokal sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri.
Burhanuddin menjelaskan untuk tahap apakah militer terlibat dalam kasus tersebut, jaksa memerlukan tahap-tahap koordinasi dengan Polisi Militer sebagai pemegang kewenangan dalam memproses anggota militer. Tetapi jika ada, maka dilakukan penyelesaian perkara secara koneksitas
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara.
Dalam keterangannya, ia menekankan mereka tetap menghargai dan menghormati keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerja Kejaksaan untuk melaksanakan Operasi Intelijen dalam rangka memberantas mafia pupuk.
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah membantu Kejaksaan RI mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero).
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dalam kegiatan HUT Bidang Pidana Khusus (Pidsus) ke-39, meminta penanganan perkara korupsi baik di tingkat Kejaksaan Agung maupun daerah bisa berjalan beriringan tanpa ada celah.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk hati-hati menggunakan kewenangan melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru disahkan.
Pemindahan makam dilangsungkan dengan upacara resmi yang dihadiri oleh insan Adhyaksa, serta jajaran pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang diketuai oleh Setia Untung Arimuladi, yang juga Wakil Jaksa Agung RI
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda agenda sidang pembacaan tuntutan apabila jaksa tersebut bekerja profesional.
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa, berdasarkan norma Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana mati tidak berlaku pada dana-dana untuk bencana non-alam.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman No.18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta Jaksa Agung, ST Burahanuddin, tetap fokus meningkatkan kinerjanya dan tidak perlu menghiraukan isu poligami yang dilaporkan…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menilai isu atau tuduhan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan poligami merupakan "serangan" terhadap pribadi yang berkaitan dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar.
BORNEONEWS, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk betul-betul menerapkan keadilan restoratif sesuai maksud dan tujuannya, karena kebijakan institusi tersebut rawan…
Ketua Relawan Gerakan Indonesia untuk Jokowi (GI-Jow) Ates P meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin tetap fokus pada penegakan hukum dan tidak terganggu dengan upaya pihak-pihak yang sedang mempersoalkan latar belakang pendidikannya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan anggota DPR RI merespons gagasan keadilan restoratif?Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Jaksa Agung RI Burhanuddin Sanitiar dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Umum secara virtual dari Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan, Rabu, menyebutkan pelaksanaan sidang secara daring (online, red) perlu dikaji efektivitasnya.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk mengawasi program-program PPKM darurat Jawa-Bali yang menggunakan APBN dan APBD dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19.
