Tag
Motif asli di balik sikap, opini maupun regulasi negara-negara Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia semakin transparan. Apa yang mereka kampanyekan tidak lebih dari sekadar perang dagang dalam pasar minyak nabati global.
Kampanye anti sawit kerap kali menyerang Indonesia. Anggapan bahwa Indonesia menyumbang asap kebakaran hutan dan lahan selalu dilontarkan setiap tahunnya, dan yang dianggap melakukan pembakaran adalah perkebunan sawit. Tetapi Ketua Bidang Sustainability pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Dr Bandung Sahari menyampaikan faktanya.
?Kampanye anti-sawit mengenai sustainability sebenarnya diwarnai nuansa politis. Hal ini dikatakan Ketua Bidang Sustainability pada Gabungan Pengusaha Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Dr Bandung Sahari dalam kegiatan Fellowship Journalist Batch II yang dilaksanakan secara virtual atas kerjasama Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa atau JProf dan BPDP-KS di bawah Kementerian Keuangan pada Rabu-Kamis, 21-22 Oktober 2020.
Komoditas sawit memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Terbukti, ekspor produk sawit memberikan kontribusi devisa yang signifikan. Berjasa dalam menyehatkan neraca dagang.
Popularitas kelapa sawit sebagai komoditas strategis sepertinya belum cukup membungkam hujatan, makian, isu, dan fitnah dari stakeholders anti sawit lokal dan global.
Berbagai permasalahan soal minyak sawit yang dialami Indonesia dan Malaysia untuk memasuki pasar Uni Eropa (UE) dinilai tidak akan mempengaruhi hubungan dan upaya peningkatan kerja sama antara UE dan ASEAN.
Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dari Indonesia sebesar 20 persen, dari sebelumnya 10 persen.
Kampanye hitam terhadap bisnis kelapa sawit di Indonesia dinilai masih gencar dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.
Sengitnya upaya Uni Eropa untuk meruntuhkan hegemoni minyak sawit sebagai bahan campuran biodiesel, dapat ditangkal melalui optimalisasi penerapan standardidasi dan perluasan mandatori biodiesel.
Belum juga ribut-ribut soal kebijakan Uni Eropa (UE) yang diskriminatif terhadap sawit mereda, Benua Biru kembali bermanuver. Baru-baru ini UE melayangkan tuduhan biofuel Indonesia yang diekspor ke Eropa mendapa
Maraknya kampanye negatif terhadap sawit jelas mengganggu kepentingan banyak pihak, terutama pelaku industri sawit dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama sektor ini.
Menjelang pemilihan presiden 2019, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan mengangkat isu sawit, terutama dalam menangkal dampak dari kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE).
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan menghapuskan minyak sawit dalam pembuatan biofuel adalah murni kebijakan diskriminatif.
Upaya Pemerintah Indonesia menangkal tindakan diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas sawit dengan rencana keluar dari Persetujuan Paris, mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Meski belum melakukan langkah konkret untuk melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa atas komoditas minyak sawit, tapi Indonesia sudah mempertimbangkan beberapa tindakan untuk mengantisipasi kampanye negatif terhadap sawit.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyarankan agar masalah terkait sawit bisa diselesaikan lewat diplomasi satu pintu melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Berbagai kalangan pemangku kepentingan telah menyuarakan niat untuk melakukan aksi balasan terhadap tindakan diskriminatif Uni Eropa atas komoditas minyak sawit.
Berbagai upaya dilakukan berbagai pihak di Indonesia untuk mengantisipasi atau meredam dampak dari rencana penghapusan penggunaan minyak sawit untuk biofuel.
Pemerintah Indonesia awal pekan ini menyatakan akan mendorong perusahaan sawit untuk mulai mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa jika kawasan di Benua Biru itu berencana menghapus penggunaan minyak sawit untuk pembuatan biofuel.
Setelah memperingatkan Uni Eropa bahwa Malaysia akan melakukan tindakan balasan jika kawasan itu melarang impor minyak sawit, Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad akhir pekan lalu mengancam akan beralih ke China untuk pengadaan pesawat tempur.
