Tag
Keputusan dari JAMPIDUM ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disetujui oleh DPR RI untuk disahkan, resmi mengatur mekanisme keadilan restoratif atau?restorative?justicf?yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan, tetapi ada sejumlah tindak pidana yang dikecualikan.
Kejaksaan Negeri Lamandau menyelesaikan kasus penganiayaan antara Yulianus Swares dan Imam Sujono melalui keadilan restoratif. Prosesi ini berlangsung di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Lamandau, Rabu, 1 Oktober 2025.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda), Nanang Ibrahim Soleh, telah menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dari Kejaksaan Negeri Barito Utara.
Perkara tindak pidana penadahan dari Cabjari Kapuas di Palingkau dengan tersangka L disangka melanggar pasal 480 ke 1 KUHP dihentikan melalui keadilan restoratif.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Plt?Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Agnes Triyanti?menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Perkara tindak pidana pencurian dari Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dihentikan melalui keadilan Restoratif. Tersangka MD dkk yang disangka melanggar pasal 374 KUHP.
Perkara tindak pidana penadahan dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dengan tersangka berinisial AP dihentikan melalui keadilan Restoratif. AP disangka melanggar pasal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Plt. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agnes Triyanti, menyetujui tiga Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Empat perkara tindak pidana dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palangka Raya dihentikan melalui keadilan restoratif.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agnes Triyanti, Dan Plh. Direktur Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) Marang menyetujui 5 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Selama periode enam bulan dari Januari hingga Juni 2023, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berhasil menyelesaikan 25 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Dua perkara?tindak pidana dari wilayah hukum kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.
Kejaksaan Agung RI menghentikan 228 perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice) sejak awal Ramadhan dari periode 22 Maret sampai 17 April 2023.
Perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan tersangka berinisial GR dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif/?
Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya atas nama tersangka DT yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dihentikan melalui keadilan restoratif.
Perkara tindak pidana pencurian buah sawit dari Kejaksaan Negeri Barito Utara dihentikan melalui keadilan restoratif. Tersangka berinisial I diduga melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Pakar hukum tata negara Hibnu Nugroho menyampaikan penerapan keadilan restoratif di Tanah Air hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana kategori ringan sehingga tidak dapat diterapkan pada pidana berat, seperti kasus yang menjerat Mario Dandy Satriyo (MDS).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) DR?Fadil Zumhana menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif perkara tindak pidana dari Kejaksaan Negeri Barito Utara. Terdapat empat tersangka yakni berinisial MA, AR, SU dan AW.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agnes Triyanti, SH., MH., menyampaikan ucapan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Pathor Rahman dan jajarannya.
