Tag
Hingga saat ini masih banyak penyusunan SPJ yang belum dilengkapi dengan persyaratan atau terlambat. Sehingga, menghambat proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menggelar pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 tahun anggaran 2019.
Bupati Gumas berharap ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tersangkut masalah hukum akibat penyalahgunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa yang angkanya mencapai miliaran rupiah di Kotim masih belum maksimal. Pembiayaan untuk program infrastruktur desa masih belum mampu dibereskan melalui dana desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas rutin melakukan pembinaan kepada kepala desa.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) William Novetra menekankan agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa harus mendapat pendampingan.
Legislator DPRD Kabupaten Barito Timur mengingatkan semua pihak terkait agar proaktif mengawasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengakui saat ini masyarakat tampak aktif mengawasi pengunaan alokasi dana desa (ADD) agar tidak terjadi penyelewengan.
Dalam sosialiasi tersebut, dijelaskan tentang jenis-jenis pajak yang harus dipotong atau dipungut serta disetor oleh bendaraha desa, tata cara pembayaran dan pelaporan.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukamara, Teguh Listyo mengatakan bahwa sosialiasi edukasi dan kewajiban bendahara desa adalah kegiatan rutin, di mana hal tersebut sebagai bentuk pembinaan terhadap para pengelola keuangan desa.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukamara menggelar sosialiasi bendahara desa, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan desa.
Ujang didakwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 KUHP
Pada 2018 ini DD untuk 168 desa di Kotim pagu sebesar Rp129 miliar. Sementara pagu ADD sebesar Rp91 miliar.
Minimnya anggaran pengawalan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu kendala sulitnya mengawasi hingga mengawal pengelolaam keuangan desa di 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Ketua Fraksi Hati Nurani Kebangkitan Abdul Khalik mengungkapkan, pertemuan itu jangan sampai dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial. Sebab akan memberi banyak manfaat.
Jika dalam pengelolaan keuangan desa ada permasalahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala desa.
Salah satu cara penerapan keterbukaan pengelolaan keuangan desa, yakni pemerintah desa dapat memasang baliho yang menampilkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Hingga saat ini, masih banyak desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang belum menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya (Mura) Sarwo Mintarjo mengungkapkan realisasi fisik maupun kuangan desa tahun anggaran 2017 mencapai 96 persen.
BORNEONEWS, Sampit - Terjeratnya sejumlah kepala desa dalam ranah tindak pidana korupsi menarik perhatian dari lembaga DPRD Kotawaringin Timur. Kalangan legislator mengingatkan kepala desa untuk…
