Konflik Meningkat di Sudan, 1.200 Pengungsi Baru Tinggalkan Kordofan
Lebih dari 1.200 orang menjadi pengungsi baru di tengah?memburuknya situasi keamanan di Sudan selatan, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan.
Tag
Lebih dari 1.200 orang menjadi pengungsi baru di tengah?memburuknya situasi keamanan di Sudan selatan, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan.
Demi mencegah terjadinya kondisi memanas di PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, tim gabungan Polda Kalteng, Brimobda dan Polres jajaran menyiagakan personelnya.
Hingga sekarang, masih kerap terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan utamanya perkebunan di wilayah Kalteng tekait penuntututan hak plasma 20 persen.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan, untuk mencegah terjadinya konflik,?perlu membangun kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur mendorong agar ada kajian untuk penyelesaian semua konflik dengan investasi di daerah ini. Salah satunya seperti sengketa lahan.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur melihat beberapa potensi sengketa antara perusahaan dan masyarakat di daerah ini masih ada.
45 konflik pertambangan itu terdiri dari kasus pencemaran lingkungan (22 kasus), kasus perampasan lahan (13 kasus), kasus kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), dan kasus pemutusan hubungan kerja (2 kasus).
Surat larangan memelihara anjing yang dikeluarkan pengurus RT 09 RW IX-?Jalan Sapan Raya Kota Palangka Raya mendapat perhatian kalangan DPRD setempat.
Karena ujung tombak penerima bantuan agar tepat sasaran itu tergantung dari petugas yang mendata
Kondisi itu dikhawatirkan terus menyulut konflik antara investasi dan masyarakat lokal. Yang mana pada akhirnya berakibat kepada gesekan di lapangan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Januminro menjelaskan inti sari tugas pokok tim penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini tingkat kota.
Pengakuan masyarakat hukum adat ini menurut Simpun sudah dilindungi undang-undang dan diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 15 Lampiran Undang-Undang tentang Pembagian Kewenagan Pemerintahan Daerah
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur?Muhammad Arsyad mengaku prihatin dengan gesekan atau konflik antara investasi dengan masyarakat sekitar.??
Persoalan itu sudah sejak lama terjadi dan belum ada penyelesaian hingga saat ini ditingkat Pemkab Kotim
Konflik pengusaha dan masyarakat terutama dari sektor perkebunan ini memang mengerikan karena selalu berujung dengan masalah
Maka KPU diharapkan tidak masuk dalam arena konflik ataumenjadi penyebab konflik itu sendiri
Membuka pekan kedua bulan November 2019, Pemko Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi Penegasan Batas dan Penyelesaian Konflik Tata Batas Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Palangka Raya pada Senin, 11 November 2019.
Saat ini kata Anggota Komisi II DPRD Kotim banyak masalah terjadi disektor perkebunan kelapa sawit
TEMPO.CO , Jakarta - Mahfud MD sebagai ketua Gerakan Suluh Kebangsaan menemui mantan Wakil Presiden Indonesia ke-6, Try Sutrisno di Wisma Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Kamis sore, 3 Oktober…
Beragam kegiatan dipastikan akan mengisi terbentuknya 7 forum keserasian sosial untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kalteng.