Tag
Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Barito Timur persisnya berjumlah 50 pejabat belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Calon Bupati Kotawaringin Timur, Suprianti merupakan kontestan Pilkada Kotim terkaya dibanding calon lainnya, sementara itu Wabup Kotim 2 Periode, yang maju sebagai calon bupati di pilkada ini, HM Taufiq Mukri memiliki kekayaan paling sedikit.
Bagian Organisasi Setda Seruyan menyediakan pojok Lapor LHKPN. Tujuannya, untuk memudahkan pelaporan harta kekayaan pejabat Pemkab Seruyan.
Pj Sekda Barito Selatan Syahrani meminta Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD mematuhi untuk menyampaikan pelaporan harta kekayaannya.
Tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) tingkat Kabupaten Pulang Pisau sebesar 82,61%.
Setiap penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau dikenal dengan LHKPN.
BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengeluarkan instruksi terkait laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHPKN) pejabat setempat. Yakni melalui, surat Bupati Barito Utara…
Sosialisasi itu digelar dalam rangka penguatan pemerintahan di Kota Palangka Raya terkait peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Dimana, pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi DPRD Barito Selatan. Komisi anti rasuah ini menggelar sosialisasi peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang cara pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada DPRD Barito Selatan. Diaula VIP, Kamis (20/9/2018).
Hingga Mei 2018 belum semua pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng melaporkan harta kekayaan mereka.
Jumlah pejabat wajib lapor 526 orang tersebut dengan rincian jumlah yang sudah lapor sebanyak 254 pejabat dan yang belum melaporkan 272 orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai calon bupati Murung Raya, H Syapuani, dinyatakan bangkrut?.
Ini nilai kekayaan para calon bupati dan wakil bupati Pulang Pisau, sebagaimana yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat momen Pilkada Berintegritas 2018 di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Calon kepala daerah yang memiliki harta minus tersebut berasal dari Kabupaten Murung Raya, H Syapuani yang berpasangan dengan Dihasbi.
Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) merilis jumlah kekayaan setiap calon wali kota/wakil wali kota yang mengikuti Pilkada Palangka Raya 2018.
Sebanyak 272 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Anggota KPK Budhi Rustandi memberi intruksi tata cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (E-LHKPN).
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin berharap dengan adanya sosialisasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) pejabat dapat melapor harta kekayaannya.
Sosialisasi yang digelar penting agar tidak ada alasan bagi pejabat tidak melaporkan harta kekayaannya hanya karena tidak mengerti.
Hal ini menyangkut transparansi keuangan, setiap pejabat daerah yang sudah diatur dalam UU Antikorupsi
