154 Kepala Desa di Katingan Ikuti Karantina Penyelesaian SPj 2018
Sebanyak 154 kepala desa se-Kabupaten Katingan mengikuti karantina penyelesaian surat pertanggungjawaban desa 2018.
Tag
Sebanyak 154 kepala desa se-Kabupaten Katingan mengikuti karantina penyelesaian surat pertanggungjawaban desa 2018.
Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali Kota Palangka Raya sedang dibahas legislatif. Menurut Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto LKPJ ini mendapat banyak catatan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan bahwa menjadi suatu keharusan ada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan wali kota meskipun pada bulan April lalu juga telah disampaikan dalam paripurna.
DPRD Kabupaten Gunung Mas mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD 2017 menjadi peraturan daerah.
LKPJ AMJ ini pada dasarnya merupakan ringkasan LKPj tahunan 2013-2017 yang disampaikan kepada DPRD setelah berakhirnya tahun anggaran.
Pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata pembangunan fisik, melainkan juga spritual untuk mencapai tujuan pembangunan manusia indonesia seutuhnya.
Fraksi GKKB menerima Raperda LPj APBD Pemkab Barito Utara tahun anggaran 2017 untuk dijadikan Perda, namun dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Lima fraksi DPRD siap membahas Raperda Lpj pelaksanaan APBD 2017
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah itu, Pemkab Barito Utara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati Barito Utara Nadalsyah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
Laporan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Katingan VII masa persidangan III tahun sidang 2018.
Pada tahun 2014, RSUD Sukamara menjadi rumah sakit terbaik 3 di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai rumah sakit sayang ibu dan bayi.
Bupati memberikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh lapisan masyarakat serta dukungan dari seluruh pihak. Karena selama periode kepemimpinannya telah dapat menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Ada pun agenda rapat paripurna besok, di antaranya penyampaian pidato pengantar Bupati Gunung Mas terhadap laporan keterangan pertanggubgjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.
Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, Pemkab mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari tujuh jenis.
Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan proses akhir dari proses pengelolaan keuangan negara dan daerah.
DPRD menilai, dalam LKPj Bupati Sukamara tahuun 2017, pemasalahan di masing-masing SOPD masih relatif sama dengan tahun 2016.
Program pembangunan harus terarah, output pembangunan harus sesuai RPJMD Kotim.
Penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD Kotawaringin Timur atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kotim 2017 dilakukan Senin (7/5/2018) melalui rapat paripurna di DPRD Kotim.
Rekomendasi dari DPRD Kotim ini agar ditindaklanjuti oleh eksekutif