Tag
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan keterangan mereka atas keberatan permohonan pemohon, dalam hal ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali-H Samsudin pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Sampai saat ini sengketa dan gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2020 masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
KENEGARAWAN hakim konstitusi sedang diuji. Apakah Mahkamah Konstitusi mampu menghadirkan keadilan substantif atau sekadar mahkamah kalkulator dalam penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa pilkada dimulai pada 26 Januari. Sebanyak sembilan hakim konstitusi berjibaku menyelesaikan 135 perkara hingga pengucapan putusan paling lambat pada 24 Maret.?
Sidang pemohon nomor perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021 atas penetapan KPU yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali-H Samsuddin bergulir di Mahkamah Konstitusi RI secara virtual, Rabu, 27 Januari 2021.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan agar pemohon maupun kuasanya menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan efisien dan tidak bertele-tele.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur (Kotim) nomor urut 1 H Halikinnor -Irawati (Harati) rencananya menghadiri pada sidang pendahuluan terhadap sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang digelar besok, Rabu, 27 Januari 2021,??di Mahkamah konstitusi (MK).
BORNEONEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengungkap tidak dapat menggelar sidang pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara daring sepenuhnya karena perlu mengecek data…
Calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana bersikeras meminta diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung dalam sidang selanjutnya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.
Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan.
Hasil akhir dari sengketa tersebut akan diketahui dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kerja setelah gugatan diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan MK atau sekitar minggu ketiga Maret 2020. Paling lambat 5 hari setelah putusan MK maka KPU akan menetapkan calon terpilih
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman melalui kuasa hukumnya secara resmi mendaftarkan gugatan Pilkada Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 21 Desember 2020.
Mahkamah Konstitusi sepanjang 2020 menangani sebanyak 139 permohonan pengujian undang-undang, terdiri atas 30 perkara dalam proses tahun lalu dan 109 diregistrasi pada 2020.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali - H Samsudin bersama timnya menggelar jumpa pers terkait langkah hukum atas hasil Pilkada Kotim 2020.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali-H Samsudin nampaknya tidak puas dengan hasil Pilkada Kotim yang sudah diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotim.?
M?Suherman mengingatkan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) agar berhati-hati jika diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan palsu mana kala hasil Pilkada Kalteng 2020 digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.
Penanam ganja di rumah bernama Ardian Aldiano mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempersoalkan frasa pohon dalam penjelasan undang-undang tersebut.
