Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan operasi tangkap tangkap (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (STS) dan beberapa pihak lainnya terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Rabu malam (14/12), ialah Sahat Tua Simanjuntak (STS).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga turut menangkap salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Jatim, Rabu malam (14/12).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu malam (14/12).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengonfirmasikan penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial eselon III oleh KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut?Wenny Bukamo, Kamis siang.
TEMPO.CO, Jakarta - Dua lembaga penggiat antikorupsi menilai janggal pelimpahan kasus hasil operasi tangkap tangan yang melibatkan Rektor Universitas Jakarta Komarudin ke polisi. Kedua lembaga ini…
Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Dalam Negerj Tito Karnavian keliru menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan prestasi. Menurut ICW, aspek penindakan dan pencegahan sama-sama penting dalam pemberantasan korupsi.
Penentuan sanksi untuk setiap kasus, termasuk Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya tergantung putusan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pengamat Hukum Tata Negara, Kusnadi menilai hasil putusan terhadap kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA, harus diumumkan ke publik.
Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Mapeg) sampai saat ini belum menentukan kapan sidang kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA kembali dilaksanakan.
Kasus OTT SMPN 8 Palangka Raya, SA masih ditangani Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Mapeg). Selama dalam proses Mapeg ini, SA masih dibebastugaskan dari jabatannya sebagai kepala SMPN 8 Palangka Raya.
Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Mapeg) Kota Palangka Raya mengadakan sidang kasus OTT SMPN 8 Palangka Raya, SA pada Selasa, 23 Juli 2019.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah mengharapkan kasus operasi tangkap tangan atau OTT oknum Kepala SMPN 8 Palangka Raya dapat menjadi pelajaran bagi semua insan pendidik. Sehingga, dapat fokus selalu pada tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik.
Wajah pendidikan di Kota Palangka Raya yang tercoreng pada Sabtu, 29 Juni 2019 lalu akibat oknum Kepala SMPN 8 Palangka Raya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri Palangka Raya diarapkan tidak terjadi lagi di sekolah lainnya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah menegaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA masih terus bergulir.
Pemerintah Kota Palangka Raya berencana menggelar sidang terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA pada Selasa, 23 Juli 2019.
