Legislator Kobar: Jukir Wajib Beri Karcis Resmi pada Pengguna Jasa
Ketua Komisi C DPRD Kobar, Irwan Budianur mendukung pencegahan praktik pungli. Salah satunya masyarakat berhak menolak membayar parkir jika tidak mendapatkan karcis resmi.
Tag
Ketua Komisi C DPRD Kobar, Irwan Budianur mendukung pencegahan praktik pungli. Salah satunya masyarakat berhak menolak membayar parkir jika tidak mendapatkan karcis resmi.
Petugas parkir yang mengaku pengelola?parkir disalah satu?jalan di Pangkalan Bun ini?mengaku?semula hanya dibebankan setoran Rp 1.200.000 per bulan
Anggota Komisi IV, DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo meminta pemkab melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur mengevaluasi pengelolaan parkir di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit bagian dalam.
Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah melalui dinas perhubungan untuk menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan, terutama?yang berada di sekitar SPBU.
Terkait polemik permasalahan perparkiran di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), khususnya pemilik usaha yang ditagih biaya parkir per-bulan tanpa legalitas yang jelas? oleh oknum juru parkir, Bupati Kobar Nurhidayah mempersilakan masyarakat melapirkan hal ini pada instansi terkakt yaitu Dinas Perhubungan (Dishub).
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Kurniawan Anwar menyoroti arus lalu lintas di kawasan Bundaran KB Sampit. Pasalnya, arus lalu lintas terganggu parkir kendaraan di sana.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar menyebutkan tata kelola sektor parkir di Kabupaten Kotim masih semrawut.?
Kebijakan parkir di jalan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akan kembali dikaji setelah sebelumnya digratiskan semasa pandemi Covid-19.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Kepala Dinas Perhubungan, Alman P Pakpahan meminta masyarakat melapor jika masih dikenakan biaya parkir saat transaksi di ATM.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan kembali menegaskan, tidak ada istilah penarikan tarif parkir di setiap area Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Walau?sejatinya harus diakui menurut Susi, seragam atribut lengkap bagi jukir bukan menjadi jaminan sebab masih saja PAD bocor dari perparkiran
Wakil Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Susi Idawati mengatakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari retribusi parkir perlu untuk ditingkatkan.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya memasang lararangan parkir dan jualan di muara persimpangan Jalan G Obos dan Temanggung Tilung. Kepala Dinas Perhubungan Kota…
Beredarnya rumor masalah parkir dikelola DPRD Kobar mendapat bantahan dari Wakil Ketua II, Bambang Suherman dengan keras.
Sistem pengelolaan parkir tahun ini dilakukan lelang secara terbuka, sehingga para pengelola parkir bisa mengikuti lelang?untuk bisa mengelola tempat parkir?disejumlah kecamatan
Terakhir target PAD parkir di?2020 yakni Rp 1 miliar dan tercapai 85 persen, sehingga ini yang membuat pihaknya mendorong agar sektor parkir di Kelola secara benar dan tepat
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Pardamean Gultom mengkritik?keberadaan angkutan besar. Salah satunya yakni sistem parkir yang dilakukan secara sembarangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Kurniawan Anwar meminta agar pemerintah kabupaten segera mencabut edaran parkir gratis.
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya memasang stiker larangan pungutan parkir di setiap mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tujuannya agar tidak ada lagi pungutan parkir bagi masyarakat yang sedang transaksi di ATM.
Mekanisme pengelolaan parkir harus diperjelas. Selama ini mereka tidak pernah mengetahui mekanisme penentuan pemenang pengelola parkir