Tag
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar Pemerintah Daerah (Pemda) memperbaiki tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok organisasi massa (ormas).
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar mengkritik dan menyoroti pelaksanaan parkir dan bongkar muat di Kota Sampit.
Keputusan ini berdasarkan rapat antara Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar), manajemen RSUD, dan dinas perhubungan
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin, mengharapkan zona parkir yang ada di wilayah perkotaan Kuala Kapuas diperjelas. Tujuannya, untuk menghindari munculnya parkir-parkir liar.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur saat ini tengah mengungkap kasus baru. Bahkan sepekan ini mereka tampak memeriksa sejumlah orang. Salah satunya bos parkir di Sampit berinisial IST.
Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas atau persoalan lainnya, karena mobil rental ini parkir di badan jalan
Pemkab Kotawaringin Barat mulai memberlakukan sistem parkir elektronik di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sistem itu diluncurkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, Senin, 21 Oktober 2019.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) berencana menata pasar dan parkir. Hal itu dibahas dalam rapat yang digelar di Aula Kantor Bupati Bartim, Jumat, 11 Oktober 2019.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Dishub Kobar) Hermon F Lion, angkat bicara soal keluhan masyarakat terkait juru parkir ilegal musiman yang muncul saat acara - acara tertentu.
Aktivitas perparkiran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama di wilayah perkotaan akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya, agar ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu.
Pengelola parkir di Taman BMX Garuda Palangka Raya berasal dari kalangan pedagang kaki lima (PKL) Food Truck.
Dinas Perhubungan atau Dishub Palangka Raya akan menata pengelolaan parkir di sepanjang badan jalan Taman BMX Garuda.
Sejumlah jalan di Muara Teweh jadi tempat parkir undangan resepsi pernikahan putri Bupati Barito Utara, Senin 9 September 2019.
Pemerintah Kota Palangka Raya dituntut menerapkan sistem one by one untuk memanfaatkan lahan parkir di area taman kota atau ruang terbuka hijau atau RTH.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk juru parkir nakal yang menarik melebihi tarif yang telah ditentukan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah mendorong pemandaatan lahan parkir di areal taman kota dapat lebih maksimal.
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menegaskan pihaknya telah melarang pemberhentian maupun parkir di bahu jalan protokol di Kota palangka Raya.
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mengakui selama tahun anggaran 2019 minim melakukan penertiban parkir liar di lapangan.
Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mencatat sampai saat ini total izin parkir yang sudah diterbitkan hanya mencapai 170 titik.
Kepala Dinas Perhubungan Kotawarignin Barat, Hermon F Lion, angkat bicara soal keluhan masyarakat. Yakni terkait perilaku kasar oknum juru parkir di Pangkalan Bun.
