Tag
Hingga saat ini semua sekolah di Sampit, Kotawaringin Timur, masih memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sebab itu diharapkan penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan untuk menghindari penularan di klaster pendidikan.?
Polres Sukamara melakukan patroli pemantauan penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah-sekolah yang melaksankan pemberlajaran tatap muka terbatas.
Personel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas mengingatkan pelajar agar tidak keluyuran saat jam belajar, mengingat saat ini sudah dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas.
Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama di Kabupaten Barito Timur menandatangani komitmen bersama dengan BPBD Damkar terkait penerapan protokol kesehatan selama rangka pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang dimulai hari ini, Senin, 18 Oktober 2021.
Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengingatkan satuan pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas agar berupaya maksimal mencegah terjadinya klaster penyebaran covid-19.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kotawaringin Barat sudah dimulai. Terkait itu, Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan PTM masih berjalan lancar dan belum ada ditemukannya kasus penularan covid-19.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan sekolah di Kabupaten Sukamara mendapat apresiasi dari Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran.
Satuan pendidikan di Kotawaringin Barat mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Terkait itu, Satgas Covid-19 memantau penerapan prokes di sekolah yang melaksanakan PTM.
Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), pembelajaran yang awalnya dilakukan seluruh satuan pendidikan secara daring, kini satuan tugas (Satgas) Covid-19 telah merekomendasikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Sejumlah sekolah?mulai tingkat menengah pertama hingga atas?di Kota Palangka Raya mempersiapkan diri menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM.
Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memberikan rekomendasi kepada satuan pendidikan setingkat PAUD dan TK untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Senin, 11 Oktober 2021.
SMAN 2 Palangka Raya melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan dua sesi pembelajaran.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai dilaksanakan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Satuan pendidikan di Kotawaringin Barat mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 untuk pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Terkait itu,?anggota DPRD Kobar mengingatkan agar penerapan prokes dijalankan secara ketat.
Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Negeri 9? Sampit tetap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler meski pembelajaran tatap muka terbatas.?
Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau Rudi Purwadi yang juga selaku Koordinator Tim Verifikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengungkapkan saat ini pihaknya tengah verifikasi dilakukan ke sejumlah madrasah jelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang sebelumnya mengajukan permohonan.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) melalui tim verifikasi masih melakukan verifikasi permohonan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi satuan pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kapuas, H Saliman menekankan akan pentingnya saling berkoordinasi kepada jajarannya dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).
Sampai dengan saat ini, ada 451 sekolah di Kotawaringin Timur melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sebanyak 129 sekolah setingkat Taman Kanak Kanak, 260 Sekolah Dasar, dan 62 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Suparmadi, mempersilakan bagi sekolah-sekolah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Menurutnya, hal ini sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri bahwa boleh melaksanakan PTM terbatas bagi daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.
