Tag
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah menggelar rapat koordinasi, bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bagian pemerintahan, kecamatan, serta perwakilan desa dan kelurahan, Kamis, 19 Februari 2026.?
Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat (Kobar) terus melakukan rencana pemekaran kelurahan dan desa di Kobar. Hal tersebut dilakukan, agar pembangunan lebih merata dan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Kapuas Timur kembali menggelar rapat persiapan pemekeran desa yang ada di kecamatan setempat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kapuas, Budi Kurniawan menyampaikan terkait proses usulan pemekaran dan pembentukan 30 desa dari 8 kecamatan yang masih terdapat sejumlah kendala.
Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab Kapuas dan Forum Panitia Pemekaran Desa (FPPD) Kapuas, berkaitan dengan pelaksanaan pemekaran sejumlah desa, Senin, 9 Januari 2023.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengusulkan pemekaran desa yang ada di Kobar, dalam rangka menciptakan evektifitas dan efisiensi pelayanan publik, penyelenggaraan…
Penyelesaian tata batas antar desa dan juga antar kabupaten menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau.?
Pemkab Pulang Pisau merespons keinginan kepala desa Maliku Baru untuk melakukan pemekaran desa menjadi satu kelurahan dan satu desa.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah mengusulkan pemekaran 10 calon desa persiapan untuk dijadikan definitif. Sejauh ini, tidak ada permasalahan terkait persyaratannya.
Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Seruyan?mendukung wacana pemkab untuk melakukan pemekaran sejumlah desa.
Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) mengharapkan kelurahan induk?supaya segera memfasilitasi sarana dan prasarana (sarpras) desa pemekaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mendukung wacana pemekaran Desa Pematang Limau yakni di wilayah Transmigrasi Unit V Desa Tanggul Harapan menjadi sebuah desa definitif.
Pihak dewan menyambut baik rencana pemekaran wilayah yang diusulkan Pemkab guna percepatan pembangunan
Pemekaran desa itu merupakan upaya pemerataan pembangunan. Apalagi, jumlah penduduk di Desa Karang Mulya terus bertambah.
Berbagai macam program kegiatan pemerintah akan mudah dalam menjangkau masyarakat desa, karena jumlah penduduknya untuk desa yang baru dimekarkan merupakan pembagian dari desa induk sebelumnya
Kepala DPMD Kabupaten Kapuas, Ibak, berharap pemekaran desa nantinya bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas kembali menerima usulan pemekeran desa.
DPRD Kapuas berharap usulan pemekaran desa segera diproses, sehingga bisa didefinitifkan
Rapat ini masih tahap awal untuk mendengarkan penjelasan dari dinas teknis. DPRD Kapuas akan menjadwalkan lagi RDP pemekaran desa
Dengan disusunnya wacana pemekaran desa, maka jika moratorium dicabut pada 2019, sehingga pemekaran desa sudah bisa langsung dilaksanakan
