Kantor Pertanahan Gunung Mas Berupaya Memaksimalkan Penyerapan Anggaran 2024
Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas menerima kunjungan perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya pada Kamis, 19 September 2024.
Tag
Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas menerima kunjungan perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya pada Kamis, 19 September 2024.
Pj Bupati Pulang Pisau?Nunu Andriani mengatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Pulang Pisau per 30 September 2023 masih jauh dari target.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menyerap anggaran 2022 mencapai 93,57 persen atau meningkat 2,81 persen dari capaian 2021.
Dalam penyerapan anggaran APBD Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2022, terdapat tiga perangkat daerah yang berhasil dengan penyerapan tertinggi.
Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang menegaskan bahwa saat ini sudah memasuki triwulan IV, sehingga ia minta memaksimalkan semua potensi OPD untuk melakukan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun yang berpotensi kegiatan dan administrasi yang tidak teliti.
Dalam upaya penyerapan anggaran serta dan menghadapi inflasi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Sekretaris Daerah (Sekda) setempat meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah untuk memaksimalkan semua potensi dalam melakukan penyerapan anggaran.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor?meminta kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di daerah ini, agar lakukan penyerapan anggaran secara optimal.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah usai mendengarkan laporan dari beberapa kepala perangkat daerah pada rapat kerja Pemerintahan dan Pembangunan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 menyampaikan, seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara agar tidak hanya mengejar capaian dalam penyerapan anggaran pada instansinya masing-masing.
BORNEONEWS, Kasongan - Bupati Katingan, Sakariyas meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan penyerapan anggaran. Hal ini disampaikan Bupati Katingan, Sakariyas pada rapat tim…
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara diminta untuk melakukan terobosan mempercepat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengingatkan agar jajarannya dapat mempercepat realisasi penyerapan anggaran.
DPRD Barito Timur mengingatkan eksekutif untuk mempercepat penyerapan anggaran di sisa waktu 6 bulan dengan bekerja keras, baik dari sisi?infrastruktur, pertanian, perkebunan, belanja sosial dan belanja hibah.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Bambang Suherman meminta pemkab agar menggenjot penyerapan anggaran penanganan covid-19. Sehingga penanganan lebih maksimal.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, mengingatkan jajarannya untuk mengawal dan mengamankan penyerapan belanja modal, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Bupati Barito Utara, ?H Nadalsyah mengatakan pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut), mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 99,640 miliar. Anggaran tersebut disalurkan secara bertahap.
Mendagri memerintahkan seluruh kepala daerah untuk membentuk tim asistensi percepatan penyerapan APBD yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan dan kepolisian daerah
Plh Sekda Seruyan, Djainuddin Noor menyampaikan realisasi fisik dan keuangan pemerintah kabupaten pada Pra Rakordal Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III tahun 2020, Rabu, 21 Oktober 2020.
Perangkat daerah diingatkan agar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan anggaran tidak lebih mementingkan pencarian target
Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan rapat evaluasi percepatan realisasi penyerapan APBD 2020, Senin 28 September 2020.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kapuas terus berkoordinasi dan berkonsultasi terkait penyerapan anggaran?ke Bendahara Pendidikan Islam (Pendis) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.