DPRD Katingan Setujui 9 Raperda ini Jadi Peraturan Daerah
DPRD Katingan menyetujui 9 buah rancangan peraturan daerah atau raperda untuk dijadikan rancangan peraturan daerah atau perda.
Tag
#Peraturan Daerah
Perda Kawasan Tanpa Rokok Diabaikan
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu?mengkritik penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok.
Pemkab Kotawarigin Timur Wacanakan Perda Sawit Sapi
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mewacanakan peraturan daerah (Perda) sawit sapi. Tujuannya agar perusahaan perkebunan bisa memberikan bantuan sapi kepada kelompok ternak.
Kejati Kalimantan Tengah Monitor Perda Investasi
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama jajaran kejari, akan melakukan monitoring terhadap sejumlah peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan investasi.
Perda Retribusi Wisata Pantai di Sukamara Masih Berproses
Peraturan daerah atau Perda tentang Retribusi Kawasan Wisata Pantai di Kabupaten Sukamara sejauh ini masih berproses.
Anggota Satpol PP Kapuas Rutin Lakukan Simulasi Penertiban untuk Tegakkan Perda
Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas rutin melakukan simulasi penertiban-penertiban untuk penegakkan peraturan daerah atau perda.
Harus Ada Regulasi Atur Pencadangan Kawasan Pertanian di Kotim
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Khozaini mendukung adanya regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur pencadangan kawasan pertanian di daerah ini.
Harus Ada Perda Atur PAUD hingga Pendidikan Informal
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur mendorong dan mendukung adanya peraturan daerah yang mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, hingga pendidikan informal.
21 Program Legislasi Eksekutif Tidak Semua Diakomodir di 2020
Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur di tahun 2020 dibebankan banyak pembuatan raperda baru. Setidaknya dari usulan eksekutif, sudah ada 21 raperda baru.
Kebudayaan Daerah Jadi Salah Satu Perda Inisiatif DPRD Kotim tahun 2020
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menegaskan pihaknya akan membuat payung hukum berupa perda terkait kebudayaan daerah.
Ada 2 Raperda Belum Tuntas di 2019
Anggota DPRD Kotim, Dadang H Syamsu mengatakan, ada dua rancangan peraturan daerah atau raperda tahun 2019 ini yang masih belum selesai dikerjakan.
DPRD Palangka Raya Kejar Penyelesaian Unsur Pimpinan dan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kota Palangka Raya mengejar penyelesaian penetapan unsur pimpinan definitif periode 2019-2024 dan pembentukan peraturan daerah.
Perusak Drainase di Kota Palangka Raya Dihukum Kurungan 6 Bulan
Kota Palangka Raya telah memiliki rancangan peraturan daerah atau raperda yang tidak lama lagi berubah menjadi peraturan daerah atau perda bila telah selesai dievaluasi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.
DPRD Kotim Desak Eksekutif Jalankan Peraturan Daerah
Pihak Pemkab Kotawaringin Timur diingatkan untuk bisa melaksanakan semua peraturan daerah (perda) yang sudah disepakati bersama dengan DPRD.
Perda Kawasan Tanpa Rokok Hadir Karena Sikap Perokok Aktif
Wakil Ketua Sementara DPRD Kotawaringin Timur, Darmawati menegaskan Perda Kawasan Tanpa Rokok dilatarbelakangi dari perilaku perokok aktif yang mulai mengkhawatirkan, yakni berisiko terhadap kesehatan dirinya maupun orang di sekitarnya.
Palangka Raya Perlu Miliki Perda Larangan Penggunaan Plastik
Sebagai langkah untuk mengurangi sampah plastik, Kolonel Inf Muhidin dari Mabes TNI menilai Kota Palangka Raya perlu menerbitkan perda soal larangan penggunaan plastik.
Perda Instrumen Strategis untuk Capai Tujuan Desentralisasi
Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.
Ketua Komisi B Akui Perda Walet Perlu Dievaluasi Menyeluruh
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie A Lambung mengakui bahwa secara keseluruhan peraturan daerah atau perda mengenai sarang burung walet perlu dievaluasi.
Penegakkan Perda Sarang Walet Penting Dilakukan
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie Adriaty Lambung, menyebut penting untuk dilakukan penegakkan Peraturan Daerah atau Perda mengenai Sarang Burung Walet.
DPRD Segera Evaluasi Perda Walet
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie Adriaty Lambung mengatakan, Peraturan Daerah atau Perda tentang Sarang Burung Walet akan dievaluasi dan diperbaharui.