Pemkab Kotim Diingatkan untuk Komitmen Laksanakan Perda Zonasi Pasar
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, mengingatkan pemkab untuk berkomitmen melaksanakan Perda Zonasi Pasar.
Tag
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, mengingatkan pemkab untuk berkomitmen melaksanakan Perda Zonasi Pasar.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas Ahmad Zahidi, berharap ke depan ada peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang alur sungai.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah menilai pembentukan perda untuk pencegahan, penanggulangan, serta penanganganan Demam Berdarah Dengue (DBD), merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas.
Walau nanti misalanya dengan syarat Satpol PP perlu mengikuti diklat khusus. Pasalnya selama ini yang kami lihat hanya kepolisian
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya ingin pemerintah daerah melakukan revisi peraturan daerah pajak sarang burung walet.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), menggelar sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur menyampaikan revisi SK Propemperda melalui paripurna di DPRD Kotim, Senin, 24 Juni 2019. Fraksi di DPRD diminta untuk mendukung.
Peraturan Daerah (Perda) mengenai pungutan retribusi wisata pantai di Sukamara masih digodok. Diharapkan, nantinya bisa ditetapkan dan diterapkan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Darwandie menyebutkan ke depannya perlu ada target dalam menyelesaikan sebuah peraturan daerah. Pasalnya, itu merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kunjungan pada Jumat, 17 Mei 2019 tersebut, DPRD Sumatera Barat diketuai Arkadius Dt. intan Bano disambut baik oleh Pemprov Kalteng.
Satpol PP Kota Palangka Raya mengancam tidak akan terlibat dalam razia tindak pidana ringan pelanggaran Perda tentang Sampah.
Pemerintah Kota Palangka Raya berencana menerapkan kembali denda tindak pinda ringan untuk pelanggar jam buang sampah seperti yang tertera dalam Perda tentang Sampah.
Satpol PP Kota Palangka Raya hingga saat ini belum menyerahkan berkas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kunci penerapan sanksi pelanggaran Perda tentang Persampahan.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Ketahanan Pengan dan Peternakan (DKPP) berencana mengusulkan rancangan Perda Lalu Lintas Hewan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya sampai saat ini masih belum menerapkan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) perda sampah.
Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Diharyo mendesak pemkab segera melaksanakan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Salah satu alasan Pemprov Kalteng merancang Raperda tersebut karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran berharap peraturan daerah (perda) Ketertiban Umum manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Saat ini Kabupaten Gunung Mas sudah ada perda terkait pajak sarang burung walet dan sudah disosialisasikan di 12 kecamatan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Supriadi meminta Pemkab Kotim berkomitmen melaksanakan seluruh peraturan daerah yang sudah disahkan.