Ketua Bapemperda Jelaskan Substansi Perda Penyelenggaraan Pendidikan
Penjelasan ini disampaikannya kepada rombontan DPRD Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (7/2/2019)
Tag
#Peraturan Daerah
Perda Miras Masih Belum Jalan di Kotawaringin Timur
DPRD Kotim tidak ingin Perda yang sudah disepakati bersama itu hanya sekadar jadi macan kertas yang garangnya hanya teoritis tapi penindakan di lapangan minim
Pungutan di Sekolah Juga Diatur Dalam Perda
"Agar pungutan komite tidak berpolemik, DPRD bersama Pemko berinisiatif menyusun perda yang di dalamnya mengatur sumbangan tidak mengikat bagi orangtua siswa dan bersifat sukarela," kata Mukarramah.
Kewenangan Dewan Pendidikan Diatur Dalam Perda
"Di situ juga disebutkan, di tahun 2019 ini Pemko Palangka Raya telah mengakomodasi anggaran sebesar Rp 20 juta untuk tunjangan dewan pendidikan," ujar Mukarramah.
DPRD Boyolali akan Contoh Perda Ornamen Daerah Palangka Raya
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boyolali, Dwi Adi Nugroho menyatakan bahwa pihaknya tertarik mengaplikasikan peraturan daerah (perda) terkait ornamen daerah yang dimiliki Palangka Raya.
DPRD Kotim: Program Legislasi Tentang LGBT Harus Cepat Terealisasi
Keberadaan LGBT menjadi ancaman bagi masyarakat karena gaya hidup mereka melanggar aturan
Bapemperda DPRD Banyak Selesaikan Perda di Kotim
Ada sekitar 14 peraturan daerah (perda ) inisiatif yang sudah disahkan dan dihasilkan sejak periode 2014-2019 ini. Bahkan 14 perda inisiatif yang sudah disahkan menjadi sebuah perda sejak 2014 hingga 2018.
Bupati Kobar Tegaskan Perda Sampah Dan Kebersihan Harus Ditaati
Pemerintah Kabupaten Kobar telah menetapkan Perda tentang Sampah dan Kebersihan sejak 1 Oktober 2018. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan metaatinya.
Ketua DPRD Kobar Sebut Penerapan Perda Sampah dan Kebersihan Belum Maksimal
Penegakan Perda tentang Sampah dan Kebersihan yang telah disahkan pada 1 Oktober 2018 masih belum maksimal.
Anggota Satpol PP Kapuas Diharapkan Paham Peraturan
Anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas diharapkan memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah saat menjalankan tugas.
Langkah DPRD Kotim Buat Perda LGBT Patut Dicontoh
Langkah ini juga seharusnya menjadi contoh agar seluruh eksekutif maupun legislatif kabupaten/kota di Kalteng.
DPRD Kotim Kembali Ingatkan Eksekutif Konsisten Laksanakan Pengesahan Perda
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Supriadi kembali mengingatkan agar eksekutif melaksanakan semua peraturan daerah (perda) yang sudah disepakati dan disahkan.
Bupati Minta Perda Inisiatif DPRD tentang LGBT Segera Terealisasi
Keinginan tersebut bukan tanpa sebab, karena LGBT ini merupakan perusak generasi bangsa. Bahkan sangat mengancam masyarakat dengan gaya hidup mereka yang sangat dilarang baik secara agama, maupun negara.
Kotawaringin Barat Wacanakan Perda Larangan Gunakan Kantong Plastik
Guna mengurangi sampah plastik yang sangat sulit terurai oleh alam, Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) masih mengkaji wacana dibuatnya Peratura Daerah (Perda) khusus yang melarang penggunaan kantong plastik saat berbelanja.
Wakil Wali Kota Sebut Pembentukan Perda untuk Kepentingan Umum
Raperda adalah sebuah sistem, karena norma hukum yang dituangkan benar disusun untuk kepentingan umum
Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha Disempurnakan
Tarif retribusi jasa usaha yang berlaku saat ini layak direvisi. Sebab, biaya pengelolaan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan harga.
Pemkab Bartim Ajukan Perda Perubahan Retribusi Jasa Usaha
Raperda tentang perubahan atas Perda No 6/2011, secara garis besar memuat beberapa perubahan dan penambahan item atau objek pungutan serta besaran yang bisa menjadi pungutan retribusi jasa usaha.
AMAN Barito Timur Pertanyakan Progres Perda Perlindungan Hak Masyarakat
Pihaknya pun berencana untuk mengambil sikap. Masyarakat adat memberi batas waktu paling tidak sepekan sudah ada kejelasan terkait prosesnya.
Perda Sampah Pulang Pisau Tunggu Persetujuan DPRD
Peraturan daerah tentang persampahan segera diberlakukan di Kabupaten Pulang Pisau.
Ini Curhatan Warga Palangka Raya yang Disidang Masalah Buang Sampah
oni Subahan (30), warga Jalan Kalibata, Palangka Raya, kecewa lantaran ia terjaring razia Satpol PP bersama Disperkim sehingga harus menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, karena melanggar Perda tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan.