Tag
Layanan ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintergitasi yang cepat dan murah, dengan sistem OSS ini izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu beberapa jam saja.
Dinas PMPTSP akan mengecek NPWP pemohon. Kalau tidak valid, maka pihaknya akan meminta yang bersangkutan untuk menyelesaikan wajib pajaknya.
Aplikasi ini untuk kemajuan Barito Selatan menuju ke arah yang lebih baik lagi
Polisi telah memeriksa Asisten Manajer PT KSL, Sunar Simanjuntak sebagai saksi dalam kasus tumpang tindah perizinan ini
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukamara melayani 70 jenis izin dan non perizinan, di mana hal tersebut menyesuaikan Peraturan Bupati (Perbup) Sukamara tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
Ada 53 jenis izin yang bisa diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peserta Sosialisasi Pelayanan Perizinan berasal dari OPD teknis terkait yang membidangi perizinan secara khusus dan beberapa pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Urusan perizinan di Kabupaten Pulang Pisau saat ini dipermudah.
Pesan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Barito Utara
Agar bisa membuat Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka masyarakat diwajibkan terlebih dahulu mengikuti sosialiasi, mengingat sertifikat sosialisasi menjadi salah satu syarat pembuatan SPP-IRT.
Fakta ini diketahui saat Wakil Bupati Kobar melakukan sidak ke kantor KPPT
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Seruyan Leonard S Ampung meminta agar pelayanan perizinan dapat dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan iklim usaha dan investasi di daerah ini.
Di antara 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), hanya Kota Palangka Raya saja yang tidak mendapat jatah izin mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran radio.
Peluang usaha Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran radio siaran Frequency Modulation (FM) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dibuka kembali. Ini setelah empat tahun belakangan ditutup sementara.
Komisi I DPRD Kotawaringin Timur dalam waktu dekat akan turun ke sejumlah perusahaan besar swasta kelapa sawit melakukan pengecekan terkait masalah perizinan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo saat dihubungi Borneonews, Sabtu (24/2/2018).
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur H Dani Rakhman menyebutkan di Kotim masih ada beberapa perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit yang menggarap kawasan hutan produski (HP) dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK).
Pemprov akan mengevaluasi perusahaan besar swasta yang tidak memberikan kontribusi kepada Kalteng.
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) ditekankan untuk tidak mempersulit perizinan jika ada pihak ketiga melakukan investasi di kawasan objek pariwisata di…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Kota Palangka Raya sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saatnya untuk Pemerintah Kota…
Dalam rangka mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta ketertarikan dalam penanaman modal di daerah, maka regulasi investasi yang dapat menghambat penanaman modal daerah perlu dibenahi.
