Tag
Majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa, dalam perkara politik uang atau tindak pidana pemilihan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.
Sidang lanjutan kasus dugaan politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara semakin memanas. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh pada Jumat, 11 April 2025, seorang saksi kunci, Suparno, menyebutkan nama-nama tokoh penting yang diduga terlibat, termasuk dua mantan pejabat daerah.
Pengadilan Negeri Muara Teweh resmi menggelar sidang kasus dugaan praktik politik uang (money politics) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara, Kamis, 10 April 2025. Tiga terdakwa dihadirkan ke hadapan majelis hakim, terkait dugaan pelanggaran serius menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Operasi tangkap Tangan (OTT) tersebut dilakukan oleh masyarakat di salah satu rumah di jalan simpang pramuka 2, belakang Bappeda.
Menjelang?Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara (Barut) pada 22 Maret 2025 mendatang yang akan dilaksanakan di dua TPS. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Barut mengamankan sejumlah orang dengan dugaan melakukan praktek politik uang, Jumat, 14 Maret 2025.
Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bachtiar Baetal mengatakan, pihaknya menggencarkan sosialisasi terkait sanksi bagi pelaku politik uang, terutama menjelang pemilu dan pilkada yang akan datang.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Bawaslu Palangka Raya Endrawati mengakui bahwa pihaknya menerima isu adanya laporan money politic atau politik uang yang terjadi saat Pemilu 2024 lalu. Namun, hal…
Humas Bawaslu Palangka Raya Eko Wahyu Sulistyobudi?mengimbau peserta Pemilu dan calon legislatif (caleg) untuk menghindari money politic?selama masa kampanye yang berlangsung dari 28 November hingga Februari 2024.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng?Yohannes Freddy Ering mengingatkan kepada masyarakat khususnya di Kalteng supaya dapat menghindari money politic atau politik uang.
Presiden Partai Buruh?Said Iqbal berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani menindak tegas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan pengawasan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Baamang Hilir dan TPS 20 Mentawa Baru Hilir, sejak sebelum PSU digelar.?
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotawaringin Timur (Kotim) menemukan adanya indikasi politik uang jelang pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.?
Patroli Pengawasan Antipolitik Uang merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI melakukan pencegahan atas segala jenis potensi pelanggaran pada masa tenang.
Paslon nomor urut 01 juga menjanjikan uang insentif kepada oknum kepala desa sebesar Rp 12 juta
Bila terbukti melakukan politik uang,?pasangan calon (Paslon) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat didiskualifikasi.
Dalam pemilihan nanti masyarakat jangan golput, karena suara sangat menentukan siapa kepala daerah yang akan memimpin kita
Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jangan mau dibodohi dengan calon kontestan Pilkada 2020 yang menghalalkan politik uang atau money politic.
Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti politik uang menjelang pencoblosan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak, jajaran Polsek Katingan Kuala mengawasi dua desa yang menggelar pilkades pada hari ini.
Pengurus partai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diharapkan dapat menekan politik uang saat Pilkada bupati dan juga gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nantinya.
Dalam evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu serentak tahun 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukamara, salah satu permasalahan yang dibahas adalah politik uang atau money politics.
