Tag
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Barito Utara menyambut baik Raperda Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila yang diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas dan disetujui untuk menjadi Perda.
Prostitusi merupakan masalah nasional, sosial dan agama. Sebagian masyarakat sering membicarakannya, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan
Prostitusi dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat atav pemerintah
DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda* tentang penanggulangan protitusi dan perbuatan asusila.
DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang tata wilayah kota (RTRWK) Palangka Raya, Rabu (20/3/2019) lalu.
Badan pembentukkan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makasar dan DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berkonsultasi masalah raperda.
Produk hukum ini akan dijadikan payung hukum bagi pemkab untuk melakukan pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Salah satu hasil dari rapat evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terkait rancangan peraturan daerah (perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023 ialah munculnya saran agar dapat disampaikan secara tertulis terkait alokasi dana untuk kesehatan.
Kasus balita dengan kondisi gizi buruk termasuk dalam sekian banyak poin yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah (perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023.
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda RPJMD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung meminta agar dalam raperda RPJMD dapat dipertegas kembali terkait kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.
Raperda Diniyah merupakan bagian dari proses pendidikan. Dengan demikian dinas pendidikan harusnya aktif, apalagi mereka sudah mengundang instansi itu secara kedinasan
Retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kalteng dan tidak semata-mata hanya mengejar pendapat daerah.
Retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ini telah melalui perhitungan dengan seksama sehingga tidak akan memberatkan masyarakat Kalteng.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan atas empat rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemko Palangka Raya dalam rapat paripurna, Kamis (28/2/2019) lalu.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah mewakili Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menanggapi pemandangan umum Fraksi Hanura DPRD Kota Palangka Raya. Tanggapan…
Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Partai Gerindra yang disampaikan melalui Juru Bicara Fraksi, Alfian Batnakanti pada Jumat (1/3/2019) lalu.
Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karyb Suhardi Lentam Nigam pada rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya pada Jumat (1/3/2019) lalu menyampaikan pemandangan umum partainya tanpa satu pun pertanyaan, hanya dukungan dan saran.
Raperda Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
Tim eksekutif sudah melakukan studi literatur dengan mempelajari peraturan daerah lain dan aturan yang berlaku, serta observasi lapangan dengan membandingkan berbagai hal.
Pada Jumat (1/3/2019), Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya M Yusran, mempertanyakan tentang raperda raperda retribusi pemakaman dan pengabuan mayat.
