Pemko dan Bapemperda DPRD Bahas Raperda Inisiatif
Rapat penetapan konsepsi rencana peraturan daerah inisiatif DPRD Palangka Raya ini fokus pada 3 rancangan perda utama yang telah diusulkan sebelumnya
Tag
#Rancangan Peraturan Daerah
Pemkab dan DPRD Barito Utara Kembali Bahas Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018
Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Kabupaten Barito Utara kembali membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.
Dinas Sosial Dorong Pemko Palangka Raya Godok Raperda Bantuan Pihak Ketiga
Dinas Sosial Kota Palangka Raya terus mendorong pemerintah kota untuk menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) bantuan pihak ketiga bersama pihak DPRD.
DPRD Murung Raya Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018
DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, Rabu,3 Juli 2019.
DPRD Kotawaringin Timur Maraton Bahas Raperda Penyertaan Modal
DPRD tidak akan langsung menyetujui dana yang diajukan sekitar Rp 39 miliar
Wakil Bupati Kapuas Serahkan Dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 ke DPRD
Rapat Paripurna ke 1 Masa Persidangan II tahun 2019 tentang Pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 digelar di DPRD Kapuas, Selasa, 25 Juni 2019.
DPRD Kapuas Gelar Rapat Paripurna Pengajuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018
Jajaran DPRD Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II tahun sidang 2019 tentang Pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 201, Selasa, 25 Juni 2019.
Soal Deposito Rp 200 Miliar, Fraksi DPRD Kotawaringin Timur Kompak Dibentuk Pansus
Fraksi yang sepakat dibentuk pansus yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, Amanat Nasional Demokrat, dan Kebangkitan Hati Nurani
Ini Gambaran Sanksi Terhadap Praktik Prostitusi di Raperda Barito Utara
Diskusi panjang lebar berlangsung saat pembahasan Raperda Prostitusi dan Perbuatan Asusila yang digelar DPRD Barito Utara bersama eksekutif, Kamis, 13 Juni 2019. Pembahasan itu juga mengatur sanksi dalam raperda, baik administratif atau pidana.
Raperda Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila Dibahas Perdana
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama eksekutif mulai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemkab, Kamis, 13 Juni 2019.
Ketua DPRD Harapkan Tiga Raperda Selesai Akhir Bulan
Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas mengharapkan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rumah Potong Hewan, dan Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila selesai di akhir Juni 2019
Uji Publik Rancangan Perda Diharapkan Lahirkan Draf Komprehensif
Prosesnya sebelum nanti menjadi raperda yang diajukan ke DPRD, lebih dulu mendengarkan pendapat masyarakat dan stakholder terkait lainnya
Pemprov Kalimantan Tengah Uji Publik Rancangan Perda Penertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5 Fraksi DPRD Barito Selatan Setujui 2 Raperda Dibahas
Lima fraksi DPRD Barito Selatan setujui dua Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda yang diajukan Pemkab untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Bupati Barito Selatan Sampaikan 2 Raperda ke DPRD
Bupati berharap materi yang disampaikan pada rapat paripurna ini bisa dikaji dan pada gilirannya mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
Wakil Rakyat Baru Diharapkan Lanjutkan Program Legislasi DPRD Kotawaringin Timur
Adapun yang masih belum selesai itu di antaranya adalah Raperda Diniyah, Raperda Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Raperda LGBT, Tapal Batas, hingga soal budaya daerah.
Fraksi DPRD Gunung Mas Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Tiga Raperda
Empat fraksi menyampaikan pandangan umum yakni PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Golkar
Pemkab Gunung Mas Sampaikan Tiga Raperda ke DPRD
Raperda yang pertama yakni tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gumas, tentang penyertaan modal Pemkab Gumas pada PDAM Gumas.
Pansus III DPRD Palangka Raya Sampaikan Hasil Pembahasan Raperda Inovasi Daerah
Banyak perbaikan terkait hukum dasar dalam pembuatan Raperda Inovasi daerah
Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara: Banyak Efek Negatif dari Prositusi dan Perbuatan Asusila
Prostitusi dan perbuatan asusila ini merupakan masalah sosial yang sangat serius untuk ditangani dan sangat merugikan masyarakat