Tag
Rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya kali ini berbeda. Tidak dilaksanakan di ruang rapat paripurna seperti biasanya, melainkan hanya di ruang rapat komisi, Selasa, 4 Januari 2021.
Wakil Bupati Seruyan, Iswanti menyampaikan pidato pengantar Bupati Seruyan dalam rapat paripurna?terkait Raperda APBD 2022, Selasa, 9 November 2021.
Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna di DPRD Gumas, Senin, 8 November 2021.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menerima kunjungan kerja (kunker) anggota?DPRD Hulu Sungai Utara, Kalsel, Jumat, 15 Oktober 2021.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palangka Raya menggelar rapat bersama intansi terkait di ruang komisi, Senin, 12 Juli 2021.
DPRD Kapuas bersama Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menggelar rapat untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Kalteng terkait Rancangan Peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2021, Senin 21 Desember 2020.
Raperda APBD 2021 ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tujuh Fraksi pendukung di DPRD Kapuas secara umum menyepakati dan menyetujui terhadap Raperda APBD tahun 2020 jadi Peraturan daerah (Perda), setelah dilakukan pembahasan legislatif dan eksekutif.
Kelima Fraksi pendukung DPRD Gunung Mas menyutujui Raperda APBD tahun anggran 2020 menjadi peraturan daerah atau perda.
Raperda APBD 2020 telah disetujui oleh seluruh fraksi, namun dengan catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2019 di ruang rapat paripurna pada Kamis, 1 Agustus 2019.
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2018.
Fraksi Partai Persatuan merasa kesulitan untuk mengukur target kinerja yang akan dicapai oleh sebuah rencana program dan kegiatan. Dikarenakan penyajian dokumen RAPBD ini hanya menekankan angka- angka input saja, tidak memberikan informasi walaupun hanya secara umum.
Pemkab Gunung Mas disarankan memperhatikan pembangunan infrastruktur di perdesaan
