Tag
Enam fraksi pendukung DPRD Barito Utara menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pada rapat paripurna DPRD, Selasa, 24 Agustus 2021.
DPRD Palangka Raya menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembatasan Penggunaan Kantong?Plastik bisa selesai tahun ini.
DPRD Barito Selatan, menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Iceu Purnamasari menyampaikan bahwa selama pembahasan 2 buah rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dewan, pihaknya menerima banyak masukan, saran dan catatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke 2 masa persidangan III-?Selasa, 6 Juli 2021.
Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyampaikan pidato pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 ke DPRD untuk dibahas bersama, Senin, 28 Juni 2021.
Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang tergabung dalam Pansus III DPRD dibidang penyusunan Raperda Protokol kesehatan (Prokes) menggali referensi atau kaji banding ke luar daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan ada tiga hal yang perlu ditekankan dan wajib masuk kedalam Raperda Pengelolaan DAS.
Jajaran Komisi II DPRD Kalteng mengharapkan dengan adanya Raperda DAS yang saat ini sedang dibahas bisa memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan khususnya aliran sungai di Kalteng.
DPRD Lamandau kembali menggelar rapat gabungan dengan agenda pembahasan Raperda Pembentukan Desa Batu Slipi, Kecamatan Belantikan Raya, Selasa, 8 Juni 2021
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menggelar Focussed Group Discussion (FGD) pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kamis, 3 Juni 2021.
Setelah menggelar rapat gabungan beberapa hari lalu antara DPRD dan Pemprov Kalteng, pihaknya sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 2 Raperda.
Ketua Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebutkan, pihaknya belum menerima draf akademis terkait rancangan peraturan daerah penegakan protokol kesehatan.
Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukkan Industri Bagendang Tahun 2020-2040 akhirnya ditarik dari DPRD Kotim.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) akan mempercepat terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait?penegakan protokol kesehatan.
Memasuki masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Kalteng berikutnya akan kembali membahas beberapa Raperda yang belum rampung pembahasannya pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021,?Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya mengharapakan pada masa Persidangan II ini Raperda yang belum ditetapkan menjadi Perda bisa segera dibahas.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang tergabung dalam Pansus I saat ini tengah melakukan rapat bersama SOPD terkait di lingkup Pemkab Kapuas untuk membahas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) mengajukan 3 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD Kobar?dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2021?di ruang Rapat DPRD Kobar, Rabu, 28 April 2021.
Wakil Bupati Seruyan Iswanti, menyampaikan pidato Bupati Seruyan Yulhaidir atas pendapat akhir kepala daerah terhadap persetujuan bersama Raperda tahun 2021.
Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya Wahid Yusuf mengatakan, empat raperda usulan pemerintah kota setempat segera dibahas.
