Tag
Sebanyak empat warga dari Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menduga kedatangan mereka ke Jakarta untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan malah berujung ke penjara. Diduga mereka dijebak oleh pihak pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotim.
Zulkifli yang merupakan satu dari 20 ahli waris Djunid bin Abdul Kadir warga Kecamatan Kumai, Rabu, 24 Juli 2019 bersama seluruh ahli waris memasang plang klaim kepemilikan di lahan tersebut.
Kepolisian Sektor (Polsek) Rungan mendamaikan dua warga yang terlibat perselisihan. Peristiwa itu terjadi di Desa Sangal, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas.
BORNEONEWS, Puruk Cahu - Setelah mediasi terkait lahan di SMP 2 Satu Atap Murung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Ingatno memberikan solusi mufakat bagi kedua belah…
Rapat paripurna ke 7 Masa Sidang II DPRD Kotawaringin Barat membahas soal tumpang tindih lahan AURI.
Perusahaan Perkebunana sawit yang beroperasi di wilayah Barito Timur PT Borneo Ketapang Indah (BKI) sampai saat ini belum mengembalikan lahan milik warga Trans Desa Sumberejo, Kecamatan Pematang Karau.
Kusmiran, salah seorang anggota kelompok warga, mengaku lahan sawit di areal salah satu perkebunan di Desa Biru Maju dan Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang diduga berada di luar HGU, sudah 6 bulan tidak terurus.
Warga mengklaim lahan sawit perusahaan di 2 desa yakni Desa Biru Maju dan Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diduga di luar hak guna usaha atau HGU.
Dalam duplik yang diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit itu, dalam konvensi tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan melalui jawaban dari gugatan rekonvensi terdahulu.
Kepala Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Superson menyatakan bahwa pemerintah desa (pemdes) tidak pernah menjual aset desa kepada perusahaan batu bara yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.
Sinode Gereja Bethany Indonesia Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur menggugat Sinode Gereja Yesus Hidup Sejati (YHS) Sampit.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo menilai, konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang terjadi akibat kurang selektifnya kepala desa dalam administrasi pertanahan selama ini.
DPRD Kabupaten Kapuas berencana menggelar rapat dengar pendapat berkaitan dengan sengketa lahan di Pasar Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala.
Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mediasi penyelesaian kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat dan PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS). Namun, belum menemukan titik temu.
Harapan Fahrizal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi rapat koordinasi penanganan sengketa tanah.
Sengketa lahan merupakan hambatan bagi pembangunan dan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemkab Kotawaringin Barat dan Lurah Madurejo menang di tingkat banding melawan penggugat atas nama Marnali dkk dalam sengketa kepemilikan lahan Kantor Kelurahan Madurejo. Kini kasus ini sudah masuk tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) diminta lebih serius dalam mengumpulkan dan melengkapi surat-surat bukti legalitas aset daerah. Permintaan ini muncul dilatarbelakangi adanya beberapa kali kasus gugatan atas aset daerah, terutama soal kepemilikan tanah atau lahan.
Warga Desa Tumbang Kelemei yang merasa dirugikan karena lahannya selama 10 tahun tidak diganti rugi menggugat sebuah perusahaan sawit di Katingan.
Berbagai pemangku kepentingan seperti lurah, kepala desa hingga damang akan diundang untuk mendiskusikan masalah lahan atau pertanahan di Kalteng
