Tag
DPRD Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di wilayahnya. Ketua DPRD Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini, bersama Wakil Ketua II, Hj Henny Rosgiaty Rusli, serta anggota DPRD Rujana Angraini dan Patih Herman AB, melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, 31 Januari 2025.
Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani menyampaikan, pemerintah mengucapkan terimakasih kepada para tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdikan diri.
Revisi UU ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan ke luar yang terbaik bagi nasib pegawai non ASN ini. Jangan revisi tambal sulam yang ke depannya berpotensi menjadi bom waktu lagi.
Pihaknya terus melakukan pendataan karena masih ada 100 instansi yang belum menyampaikan data jumlah non-ASN terkini.
Dia berharap merit sistem dapat diimplementasikan, khususnya untuk tenaga honorer yang telah bekerja cukup lama sampai belasan tahun.
Ribuan tenaga honorer mendatangi bank kalteng untuk membuat atau mencetak rekening Koran sebagai syarat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.
Pada tahun 2023 mendatang tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah dan akan digantikan dengan atau harus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Sekda, Drs Muhlis menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2022 di Ballroom Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, Kabupaten Bogor Jawa Barat.?
Pemerintah Pusat telah merencanakan kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah berharap pemerintah dapat memprioritaskan tenaga honorer di kota setempat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisi A DPRD Kota Palangka Raya mempertanyakan nasib pegawai honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di instansi pemerintah setempat.
Dia berharap?tidak hanya beberapa sektor saja, namun semua tenaga honorer di instansi pemerintahan untuk bisa diangkat menjadi PPPK
Dengan demikian status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya sedang melakukan proses verifikasi data hasil evaluasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer dari seluruh dinas.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim),? Rimbun? menyebutkan pelaksanaan pelayanan publik di daerah ini terbantukan?karena adanya pegawai honorer.
Sebuah handphone milik Malindo Saputra (25), seorang tenaga honorer di Kota Palangka Raya raib digasak pencuri di rumahnya Jalan Pangeran Samudera III, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Senin malam, 25 Februari 2021.
Ertina mengaku tetap mendapatkan honor dari Distankepang yakni sebesar Rp 500.000 untuk setiap 100 ekor hewan yang divaksin rabies
Perekrutan tenaga honorer tahun 2021 ini menuai kontroversial. Bahkan dari kalangan DPRD Kotawaringin Timur mengkritik tajam lantaran banyaknya honorer baru yang direkrut pemerintah setempat.
Dari data perbaikan ada sekitar 64 ribu lebih data tenaga honorer yang diusulkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota
Modus operandi yang digunakan pelaku dengan menawarkan kepada para korban bahwa ia dapat memasukkan seseorang menjadi tenaga honorer
