Tag
Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto menyebutkan uji publik penyelenggaraan kearsipan merupakan salah satu langkah untuk menghasilkan peraturan daerah atau Perda dan kepastian hukum.
Badan Pembentukan Pertauran Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulang Pisau, melaksanakan uji publik terhadap Raperda inisiatif tentang kemitraan dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Selasa, 22 Juli 2024.
Bakal pasangan capres dan cawapres?Anies Baswedan-Muhaimin?Iskandar siap menghadiri uji publik capres dan cawapres yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Universitas?Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 22 November 2023.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pertambangan masuk pada tahap uji publik terhadap draft naskah akademik.
Dinas PUPR Perkim Kabupaten Barito Timur menggelar forum grup discussion (FGD) uji publik rancangan peraturan daerah atau Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG di Aula BKPSDM, Tamiang Layang, Rabu, 9 Maret 2022
Pemerintah Kabupaten Katingan melaksanakan uji publik rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Selasa, 7 Desember 2021.
BORNEONEWS, Sampit - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar uji publik rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan kearsipan. Hal ini dilakukan…
Uji publik ini dihadiri sejumlah perwakilan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gumas Neni Yuliani, Sekda Yansiterson, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan lainnya
Tujuan pembuatan Perda lahan pertanian berkelanjutan yaitu untuk melindungi lahan?pertanian di Barito Timur
Uji publik ini selain itu juga untuk menerima masukan dari Ketua RT setempat guna proses update dan perbaikan data DPS sebelum diajukan ke tahap selanjutnya
Talk show dan uji publik ini dalam rangka sosialisasi DPS Pilgub Kalteng yang telah ditetapkan dengan melibatkan Parpol, tokoh agama, Bawaslu, Disdukcapil dan rekan pers
Prosesnya sebelum nanti menjadi raperda yang diajukan ke DPRD, lebih dulu mendengarkan pendapat masyarakat dan stakholder terkait lainnya
Satpol PP mempunyai fungsi menyusun program dan melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umun, ketentraman dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
Satpol PP memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
BORNEONEWS, Pulang Pisau - DPRD Kabupaten Pulang Pisau melakukan uji publik untuk 5 raperda insiatif, Senin (9/10/2017). Kelima raperda tersebut yakni Raperda Susunan Organisasi dan Tata Kerja…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menggelar uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah.…
