Bayar Kewajiban kepada Karyawan Sesuai UMK
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana menekankan agar seluruh pengusaha dan perusahaan membayar kewajiban kepada karyawannya, sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Tag
#Upah Minimum Kabupaten
Upah Minimum Kabupaten Gunung Mas 2020 Naik 8,51 Persen, Ini Besarannya
Seluruh Upah Minimum Kabupaten dan Kota atau UMK 2020 di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen. Begitu pun di Kabupaten Gunung Mas juga naik Rp 230.367,48.
UMK Barito Utara 2020 Diusulkan Sebesar Rp 3.307.767
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 sebesar Rp 3.307.767 per bulan. Ini naik dari tahun 2019. yakni Rp 3.048.352.
DPRD Sebut Masih Banyak Perusahaan Tak Patuhi Upah Minimum Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya sebut masih banyak perusahaan di Kabupaten Mura yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) tentang pemberian Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Pemkab Murung Raya Gelar Sidang Pengupahan Bahas Upah Minimum Kabupaten 2020
Rapat ini juga dihadiri Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo dan Kepala Disnakertrans, Kamis, 7 November 2019
Upah Minimum Kabupaten Sektoral di Seruyan Naik Rp 200 Ribu
Kenaikan UMKS ini tentu sudah melalui perhitungan dan pertimbangan matang oleh tim, sehingga dinilai tidak memberatkan pengusaha
Dewan Sambut Baik Perbup tentang Gaji PTT sesuai UMK
Dengan kenaikan gaji ini, diharapkan PTT bisa bekerja lebih giat lagi dalam melayani masyarakat dan meningkatkan disiplin kerja.
Legislator Gunung Mas Ingatkan Perusahaan Bayar Gaji Karyawan Sesuai UMK
Penetapan UMK sudah sesuai perhitungan yang dilakukan Dewan Pengupahan dan pihak terkait lainnya.
Perusahaan di Kotim Harus Patuhi UMK Sudah Disahkan Gubernur
Ada sanksi yang dikenakan jika perusahaan yang mempekerjakan karyawan terbukti mengabaikannnya, bahkan mereka dari DPRD prinsipnya siap menerima laporan masyarakat atau buruh yang merasa haknya dirugikan
Legislator Kotim Ingatkan Dunia Usaha Soal Gaji Sesuai UMK
Harus ada sanksinya, agar UMK ini dipatuhi pengusaha. Karyawan juga perlu melaporkan ke pemerintah jika menerima upah di bawah UMK.
Legislator Sambut Baik Kenaikan UMK Kapuas Tahun 2019
"Jadi ini kita harapkan pihak perusahaan juga bisa menerapkan ketetapan tersebut, dengan mematuhi nilai UMK untuk memenuhi hak karyawan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Lawin.
Berikut Rincian Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas Pada 2019
Pergub Nomor 51 Tahun 2018 selain mengatur tentang upah minimum kabupaten (UMK) juga menetapkan upah minimum sektoral 2019.
Disnaker Kapuas Beharap Perusahaan Patuhi UMK 2019
Kepala Disnaker Kabupaten Kapuas Rahmadi Muan berharap, semua perusahaan mematuhi standar upah minimum kabupaten pada tahun anggaran 2019 mendatang.
Upah Minimum Kabupaten Kapuas 2019 Rp2,6 Juta
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kapuas tahun 2019 telah ditetapkan menjadi Rp2.669.690, sehingga naik sekitar 8,03 persen dari tahun ini.
Upah Minimum Kabupaten Sukamara Naik 8,21 Persen
Adapun rincian Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sukamara tahun 2019, untuk sektor pertanian peternakan kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar Rp 2.966.156.
Upah Minimum Kabupaten Sukamara Ditetapkan Rp 2,8 Juta
Penetapan UMK Sukamara 2019 tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019
Penetapan UKM 2019 Segera Disosialisasikan
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Utara akan menyosialisasikan kenaikkan UMK kepada masyarakat dan perusahaan.
Pemkab Barito Utara Sepakati UMK Rp3,048 Juta
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyepakati upah minimum kabupaten pada 2019 sebesar Rp3.048.352 per bulan.
Bupati Ingin Gaji Pegawai Kontrak Setara Upah Minimum Kabupaten
Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menginginkan gaji pegawai kontrak daerah bisa setara dengan upah minimum kabupaten yakni Rp2,7 juta per bulan.
Perusahaan Harus Bayar Gaji Karyawan Sesuai UMK
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) Pendeta Rayaniatie Djangkan mengingatkan perusahan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah ini harus membayar gaji karyawan sesuai upah minimun kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan.