Tag
Setelah selesai dibahas dan diputuskan bersama pada pelaksanaan sidang dewan pengupahan, Pemkab Murung Raya (Mura) akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) mengalami kenaikan 8,30 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Selatan mengusulkan upah minimal kabupaten untuk 2019 sebesar Rp2,9 juta.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Pendeta Rayaniatie Djangkan mengapresiasi upah minimun kabupaten (UMK) Gunung Mas yang mengalami kenaikan mencapai 10%.
UMK Kabupaten Gunung Mas pada 2019 ditetapkan Rp2.706.493,52
KSBSI Kabupaten Kapuas berharap kenaikkan upah minimum kabupaten pada 2019 paling tidak bisa mengikuti keputusan Kementerian Tenaga Kerja yakni 8,03%.
Kepastian angka kenaikan tersebut belum diketahui. Nantinya akan dibahas serta dihitung bersama organisasi terkait. Baru kemudian ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Disnaker Kabupaten Kapuas telah melakukan survei di 17 kecamatan untuk mencari bahan sebelum menetapkan upah minimum kabupaten 2019.
Besaran UMK yang akan ditetapkan pada 2019 mengacu kebutuhan hidup layak di Kabupaten Kotawaringin Barat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Iswan B Guna meminta agar gaji pegawai tidak tetap (PTT) mulai 2019 mendatang di kabupaten ini bisa disesuaikan upah minimun kabupaten (UMK).
Kalangan anggota DPRD masih sering menerima informasi mengenai perusahaan yang belum membayar gaji karyawan sesuai UMK.
Upah untuk guru honor di Kabupaten Barito Utara saat ini masih terlalu rendah yakni hanya Rp500 ribu per bulan.
UMSK Lamandau pada 2018 sebesar Rp2,6 juta, sedangkan tahun lalu Rp2,4 juta. Penetapan ini dilakukan setelah Bupati Lamandau mengusulkan kepada Gubernur Kalteng melalui Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng.
Politisi dari Partai Gerindra Sutik meminta agar karyawan yang digaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten agar segera melapor ke instansi terkait.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Sutik menyebut masih ada laporan bahwa perusahaan tidak memberi gaji karyawan sesuai UMK.
Sejumlah ketua hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan keluhannya kepada lembaga dewan terkait gaji mereka yang dianggap terlalu kecil,
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Fraksi PAN-NasDem DPRD Kotawaringin Timur, Roy Lumban Gaol mendesak agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi aktif mengawasi penerapan standar upah di lapangan. Pasalnya,…
BORNOENEWS, Kuala Kurun - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Punding S Merang mengingatkan kepada perusahan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Gumas supaya membayar…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Koperasi dan UMK Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Mira Triyuli menyampaikan,…
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2018, ditetapkan UMK Gunung Mas tahun ini sebesar Rp2.460.488,65.…
BORNEONEWS, Palangka Raya- Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Chrismes G Djaga menilai besaran upah minimum kota (UMK) untuk 2018 yang ditetapkan Rp2,4 juta, sudah disesuaikan dengan kondisi di…
