BORNEONEWS, Nanga Bulik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 melaksanakan reses dengan metode tinjauan lapangan langsung.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi riil di lapangan, memungkinkan para wakil rakyat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.
Ketua DPRD Lamandau, Herianto, mengatakan bahwa reses kali ini difokuskan pada peninjauan fasilitas-fasilitas publik yang vital bagi kehidupan masyarakat. Sekolah dan puskesmas menjadi prioritas utama dalam kunjungan ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta potensi peningkatan layanan yang dapat dilakukan.
"Dengan terjun langsung ke lapangan, anggota dewan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari," ujarnya. Rabu, 27 Agustus 2025.
Selain itu, anggota dewan juga menggandeng pihak PLN untuk melakukan peninjauan infrastruktur jaringan listrik di beberapa desa, yaitu Hulu Jojabo, Kombulan, dan Kubung. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kualitas dan ketersediaan listrik di wilayah tersebut.
"Informasi ini sangat berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya.
Tinjauan lapangan ini mencakup evaluasi terhadap kondisi fisik bangunan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kualitas pelayanan yang diberikan.
"Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar bagi DPRD dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Herianto berharap reses ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat
"Diharapkan pembangunan di Dapil 2 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga," terangnya.
Kegiatan reses ini merupakan wujud komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyerap aspirasi masyarakat. Dengan mendengarkan langsung suara dari lapangan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (NATALIA KRISTIN/H)
