BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor mengajak masyarakat memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan, terutama di tengah menurunnya harga kelapa sawit dan meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi, tolong masyarakat, misalnya sekarang harga sawit jatuh, sampaikan memang jatuh. Kalau BBM naik dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, sampaikan juga apa adanya. Dari data itulah pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat," kata Halikinnor, Senin, 1 Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Halikinnor saat Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 bertepatan dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Bupati.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada momentum yang cukup menantang bagi masyarakat, khususnya di daerah yang bergantung pada sektor perkebunan sawit seperti Kotim.
Menurutnya, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM turut memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi yang akhirnya berdampak pada harga berbagai kebutuhan pokok.
"Begitu BBM naik, maka hampir semua sektor ikut terdampak. Biaya transportasi meningkat, biaya produksi bertambah, dan akhirnya harga barang juga naik. Karena itu kondisi ini harus tergambar dalam data sensus," ujarnya.
Halikinnor menegaskan, informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas sensus akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi yang sesuai fakta di lapangan agar pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
"Sumber informasi dalam sensus ekonomi dijamin kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Apa yang terjadi dan dirasakan saat ini sampaikan saja sesuai fakta. Dengan data yang valid dan akurat, pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat sasaran," tegasnya.
Menurutnya, apabila data yang dihimpun tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan apresiasi atas dimulainya Sensus Ekonomi 2026 yang dinilainya sebagai agenda strategis nasional untuk memotret kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Ia menyebut sensus tersebut akan menghasilkan peta ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai sektor.
"Di tengah transformasi digital dan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis, Kotim memiliki potensi besar mulai dari sektor perkebunan, perdagangan, jasa hingga UMKM. Potensi tersebut tidak dapat dikelola secara optimal tanpa didukung data yang akurat dan terpercaya," katanya.
Menurut Halikinnor, hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih tepat dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah.
Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi demi menghasilkan data berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepada seluruh petugas sensus, emban amanah ini dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Mari bersama mencatat setiap denyut ekonomi masyarakat demi terwujudnya data yang berkualitas," pungkasnya.
Adapun BPS Kotim mengerahkan 352 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi yang dijadwalkan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. (DEWI PATMALASARI/y)
