BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memperketat pengawasan di tingkat wilayah menyusul masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Camat, lurah dan kepala desa diminta aktif memantau kondisi lingkungan dan tidak meninggalkan wilayah tugas masing-masing.
"Camat, lurah dan kepala desa, saya minta standby di wilayah masing-masing. Lakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah yang rawan terjadi karhutla," kata Bupati Halikinnor, Selasa, 11 Agustus 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Halikinnor sebagai langkah memperkuat pencegahan karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca kering dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah.
Halikinnor meminta aparatur pemerintahan hingga tingkat desa tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi. Pemantauan dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara rutin, khususnya di kawasan yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
Ia juga meminta para camat memperkuat koordinasi dengan kepala desa di wilayahnya. Setiap informasi mengenai titik api harus segera diteruskan kepada unsur penanggulangan karhutla agar dapat ditangani sebelum api meluas.
"Camat saya minta berkoordinasi dengan seluruh kades, agar bisa lebih aktif dalam mencegah hingga menanggulangi karhutla," tambahnya.
Diketahui, Kotim saat ini masih berada dalam status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Dalam situasi tersebut, Halikinnor mengingatkan seluruh aparatur wilayah untuk tidak menganggap remeh kemunculan api sekecil apa pun. Penanganan sejak dini dinilai menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
"Kalau ada titik api segera ditangani. Jangan sampai api kecil dibiarkan kemudian membesar. Apalagi jika kebakaran terjadi di lahan gambut, itu akan sangat sulit untuk dipadamkan," ujarnya.
Menurutnya, karakter lahan gambut membuat penanganan kebakaran menjadi lebih kompleks. Api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan lebih cepat dan menyeluruh.
Selain mengaktifkan patroli, pemerintah wilayah diminta memperbanyak edukasi kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi menjadi sumber karhutla.
"Jangan sampai masyarakat melakukan pembakaran lahan. Kita harus bersama-sama mencegah agar karhutla tidak semakin meluas," katanya.
Ia menegaskan pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada Satgas Karhutla. Aparatur pemerintahan dan masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga wilayah masing-masing dari ancaman kebakaran.
Kondisi cuaca yang kering dinilai dapat mempercepat penyebaran api. Karena itu, setiap indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu api membesar.
Halikinnor juga menyoroti dampak karhutla yang mulai dirasakan masyarakat. Kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu berbagai aktivitas.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat merambah sektor kesehatan, transportasi, pendidikan hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
"Ini bukan hanya persoalan kebakaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Kalau sudah muncul kabut asap pekat, dampaknya akan lebih luas, tidak hanya terhadap lingkungan dan kesehatan, tapi juga transportasi, pendidikan hingga perekonomian daerah secara umum. Jangan menunggu sampai besar. Kalau ada indikasi kebakaran, segera lakukan penanganan. Semua harus bergerak bersama," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
