BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus mampu berkembang menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
"Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting. Transformasi UKPBJ tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi dan melaksanakan proses pemilihan penyedia. UKPBJ harus mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah," kata Halikinnor, Kamis, 27 Agustus 2026.
Hal tersebut disampaikan Halikinnor saat membuka kegiatan konsultasi dan pendampingan penyusunan bukti dukung serta persiapan UKPBJ menuju PKB-BJ Proaktif wilayah Kalimantan Tengah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kotim yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan tersebut.
Menurut Halikinnor, transformasi UKPBJ perlu diarahkan agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian proses administrasi pengadaan. UKPBJ harus dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pengadaan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.
Lebih jauh, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Halikinnor menilai PKB-BJ Proaktif tidak semestinya dipandang hanya sebagai target administratif atau predikat yang harus diraih UKPBJ.
Menurutnya, capaian tersebut harus mencerminkan tingkat kematangan organisasi, profesionalisme, inovasi serta kemampuan UKPBJ dalam memberikan pelayanan pengadaan yang berkualitas.
Karena itu, penyusunan bukti dukung juga harus menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang benar-benar telah dilakukan oleh UKPBJ, termasuk manfaatnya terhadap organisasi dan pembangunan daerah.
"Bukti dukung jangan dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi persyaratan penilaian. Bukti dukung harus menggambarkan apa yang benar-benar telah dilakukan oleh UKPBJ, bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi organisasi, serta bagaimana inovasi dan layanan UKPBJ mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia meminta seluruh UKPBJ kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah memanfaatkan kegiatan pendampingan tersebut untuk berkonsultasi, berdiskusi serta bertukar pengalaman.
Kehadiran jajaran LKPP RI dan UKPBJ Kota Depok sebagai narasumber juga dinilai menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik terbaik dalam membangun sistem pengadaan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Halikinnor mengatakan Pemkab Kotim berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pengadaan tidak hanya berkaitan dengan proses memperoleh barang atau jasa, tetapi juga memastikan anggaran pemerintah memberikan dampak nyata.
Pengadaan pemerintah, lanjutnya, harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta jajaran UKPBJ di Kalimantan Tengah, khususnya UKPBJ Kotim, terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
Selain itu, integritas dan kemampuan memanfaatkan teknologi juga harus diperkuat seiring perkembangan sistem pengadaan pemerintah.
"Mari kita bangun sinergi antara LKPP RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh UKPBJ sehingga Kalimantan Tengah dapat memiliki ekosistem pengadaan yang semakin matang, profesional, inovatif dan berintegritas," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
