BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Eddy Mashamy mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil langkah nyata untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotim. Ia berharap Menhut yang meninjau langsung sejunlah lokasi karhutla di Kalteng memberikan bantuan konkret, terutama untuk menangani kebakaran lahan gambut dan krisis air bersih yang dialami masyarakat Kotim.
"Kunjungan Menhut untuk melihat langsung kondisi karhutla, khususnya lahan gambut di Kalteng, memang sudah menjadi kewajiban beliau. Namun, mengingat masyarakat Kotim sudah hampir dua bulan bertahan menghadapi kepungan api di lahan gambut hingga kesulitan mendapatkan air bersih, kami sangat mengharapkan adanya langkah dan tindakan nyata yang berkesinambungan dari Kementerian Kehutanan," kata Eddy, Rabu, 14 Oktober 2026.
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu mengatakan, karhutla yang berlangsung dua bulan lebih telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
Selain merusak lingkungan dan memperburuk kualitas udara, kekeringan juga memperparah kesulitan warga mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kondisi karhutla tahun ini membutuhkan penanganan lebih luas karena kebakaran tidak hanya terjadi di lahan gambut Kotim, tetapi juga melanda kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting dan Tahura Sultan Adam di Kalimantan Selatan.
Dengan luasnya wilayah terdampak, penanganan karhutla dinilai tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dan anggaran pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat serta pihak swasta yang bergerak di sektor kehutanan dan lingkungan juga diperlukan.
Eddy mendorong Menhut menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), baik untuk restorasi ekosistem (PBPH-RE), hutan alam (PBPH-HA), maupun hutan tanaman industri (PBPH-HTI), agar memberikan bantuan optimal.
Ia berharap perusahaan-perusahaan tersebut ikut mendukung pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak, terutama dalam penyediaan sarana pemadaman serta penanganan dampak karhutla.
"Kewenangan dan ketegasan Menhut sangat kami harapkan agar korporasi lingkungan, bisa turun tangan secara optimal memberikan bantuan serta dukungan nyata bagi Pemkab Kotim dan masyarakat terdampak. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan korporasi adalah kunci agar krisis karhutla serta dampaknya terhadap krisis air bersih ini bisa segera teratasi," pungkasnya.
(DEWI PATMALASARI/y)
