PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk terus memelihara serta meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini dihadirkan guna memastikan setiap elemen masyarakat mendapatkan akses informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan, transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, hak warga untuk mengetahui perkembangan pembangunan serta pemanfaatan sumber daya daerah harus senantiasa dijamin secara berkala dan berkesinambungan.

Langkah ini juga dipandang vital dalam menyebarluaskan berbagai arah kebijakan yang tengah dilakukan oleh Pemko Palangka Raya. Melalui saluran informasi yang terbuka, setiap program prioritas daerah, baik di sektor infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan warga.

Secara khusus, Fairid menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa akuntabilitas penggunaan dana publik merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar agar publik mengetahui alokasi serta realisasi anggaran daerah.

"Pemerintah kota memastikan keterbukaan informasi publik agar masyarakat mendapat informasi yang jelas tentang berbagai kebijakan dan pertanggungjawaban APBD," katanya, Selasa, 20 Oktober 2026.

Dengan terwujudnya transparansi ini, Pemko Palangka Raya berharap dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap jalannya pembangunan. Sinergi dan pengawasan publik secara inklusif diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan responsif. (HENDRI/H)