BORNEONEWS, Sampit - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap membangun ulang rumah keluarga anak perempuan korban perundungan di Kecamatan Baamang.
Saat ini BAZNAS masih menyusun rencana anggaran biaya (RAB), gambar bangunan, serta melengkapi persyaratan administrasi sebelum pembangunan dimulai.
Ketua BAZNAS Kotim Sutimin mengatakan, pihaknya telah mengecek kondisi rumah bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membantu merancang rencana pembangunan.
Hasil pengecekan lapangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan material dan biaya pengerjaan.
"Kami sudah cek lokasi, cek lapangan dengan pihak PU yang merancang. Nanti segera kami bantu untuk rumahnya. Karena BAZNAS dapat sedekah dari para muzakki untuk menyalurkan ke sana," kata Sutimin, Minggu, 25 Oktober 2026.
Proses saat ini masih pada tahap penyusunan RAB dan gambar bangunan. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan bahan bangunan hingga biaya tenaga kerja agar pembangunan dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Setelah RAB dan gambar selesai, BAZNAS Kotim berencana segera memulai pembangunan. Namun, pelaksanaannya juga masih menunggu penyelesaian dokumen kepemilikan tanah dan administrasi kependudukan (adminduk) yang diperlukan.
"Surat tanahnya beres semuanya, kemudian juga nanti adminduknya juga beres semua. Jadi kami ini koordinasi dengan camat dan PU selaku yang merancang dan menggambar. Insya Allah kami akan segera laksanakan," ujarnya.
Berdasarkan kondisi rumah yang ada, BAZNAS memperkirakan penanganan akan dilakukan dengan membangun ulang.
Skema tersebut masih disesuaikan dengan hasil perencanaan teknis serta kemampuan anggaran bantuan yang dimiliki.
Untuk program rehabilitasi rumah layak huni (RLHB), BAZNAS Kotim mengalokasikan bantuan maksimal Rp25 juta. Anggaran tersebut terdiri dari Rp20 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp5 juta untuk biaya tenaga kerja.
Sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor meminta BAZNAS membantu pembangunan rumah anak perempuan korban perundungan di Kecamatan Baamang.
Permintaan tersebut menjadi tindak lanjut perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi tempat tinggal anak tersebut. (DEWI PATMALASARI/R)
