BORNEONEWS, Sampit - Sebanyak 11 dari 14 desa di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi persoalan air bersih akibat sumber air yang asin setiap musim kemarau.
Untuk mengatasi masalah yang berulang, pemerintah kecamatan mengusulkan pembangunan sumur bor dalam atau sumur artesis di setiap desa sebagai solusi jangka panjang.
"Kalau untuk air bersih, di Kecamatan Pulau Hanaut ini ada 14 desa. Yang sumber airnya tidak bermasalah hanya tiga desa, yaitu Desa Rawa Sari, Makarti Jaya, dan Satiruk," kata Camat Pulau Hanaut Fahrujiansyah, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, meskipun Desa Satiruk berada di kawasan pesisir, warga masih dapat memperoleh air jernih yang bisa dikonsumsi melalui sumur bor. Sementara itu, warga di sebagian besar desa lainnya harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat krisis berlangsung, sebagian warga membeli air yang diangkut menggunakan kapal LCT dari kawasan Bagendang.
Air tersebut berasal dari sumur bor dan dijual sekitar Rp30.000 per drum berkapasitas 200 liter. Warga juga ada yang membeli air dari wilayah Rubung Buyung, meski harganya relatif mahal.
Pihak kecamatan sebelumnya turut membantu distribusi bantuan air menggunakan kapal LCT. Namun, pengangkutan air dalam jumlah besar membutuhkan biaya operasional sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta sekali angkut, bergantung pada jarak. Kapasitas angkutnya mencapai 70.000 hingga 90.000 liter dalam sekali perjalanan.
Fahrujiansyah menyebut kendala distribusi air ke Pulau Hanaut tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga kondisi akses perairan.
Gelombang di jalur dari Pelabuhan Sei Ijum menuju laut cukup besar sehingga menyulitkan kapal berukuran kecil untuk mengangkut air.
Sementara itu, air dari Sungai Mentaya maupun sejumlah layanan PDAM di wilayah terdekat tidak lagi dapat diandalkan untuk kebutuhan minum karena kondisi air yang asin.
"Kalau diharapkan dari Sungai Mentaya ataupun PDAM, seperti PDAM Sungai Lepeh, PDAM Ketapang, Baamang enggak bisa dipakai lagi untuk minum, cuman untuk MCK mungkin bisa," tambahnya.
Krisis air bersih mulai dirasakan ketika air laut surut dan sumber air warga menjadi asin. Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar tiga bulan. Selama itu, masyarakat bersama pemerintah desa berupaya memenuhi kebutuhan air dengan membeli pasokan dari Bagendang.
"Di Kecamatan Pulau Hanaut ini, sumber air bersih yang paling diutamakan adalah air hujan," ujarnya.
Ketergantungan pada air hujan membuat masyarakat rentan ketika kemarau berlangsung panjang. Karena itu Fahrujiansyah meminta DPRD Kotim memberi perhatian terhadap persoalan krisis air bersih sekaligus dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengusulkan pembangunan sumur bor di titik rawan karhutla serta penyediaan sumur bor dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
"Untuk air bersih, bagaimana membuat sumur-sumur bor setiap desa dengan sumur bor dalam, kalau bahasa orang itu sumur artesis, satu desa satu titik. Silakan kirim tim yang punya kajian, di mana yang memenuhi, kita siap untuk membantu mencari lokasinya," katanya.
Fahrujiansyah berharap usulan tersebut dapat direalisasikan melalui anggaran pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kalau sudah semua ada titik, ada sarana air bersih dan penampungan, insyaallah akan dimudahkan. Karena kalau menunggu PDAM atau sistem penyediaan air bersih entah kapan bisa dibangun. Sumur bor dalam itu solusinya yang paling cepat. Karena kita tahu di Kecamatan Pulau Hanaut aksesnya beda, aksesnya yang sangat berat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
