BORNEONEWS, Sampit - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tak hanya menghanguskan semak belukar, tetapi juga merambat ke perkebunan karet dan kelapa sawit milik masyarakat.
Kerusakan tanaman di lahan gambut mengancam mata pencaharian warga yang bergantung pada hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah mulai mendata warga yang kebunnya terbakar untuk mengupayakan bantuan, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk mengetahui dampak kebakaran sekaligus menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
"Salah satu yang terdampak ini tadi. Makanya nanti kita akan inventarisir masyarakat kita yang memang penghidupan hidupnya dari kebun, hingga kebunnya terbakar. Ini kita inventarisir, kita data," kata Halikinnor, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat kebakaran tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok, terutama pangan.
"Upaya kita minimal masyarakat kita ini tidak sampai tidak makan, itu utama. Makanya kita minta Pemda menyiapkan anggaran untuk membeli beras, itu persiapan kita untuk menjaga jangan sampai warga kita tidak makan," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebun yang terbakar dapat membuat keluarga kehilangan pendapatan, terlebih bagi warga yang menggantungkan seluruh penghasilannya pada hasil perkebunan. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kesejahteraan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
Dampak nyata karhutla terlihat di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Sekitar dua hektare kebun karet dan kelapa sawit milik warga bernama Darlan Syahrani dilaporkan hangus terbakar dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.
Saat meninjau lokasi, Halikinnor melihat langsung pohon-pohon karet yang tumbang akibat kebakaran. Api juga merambat ke sejumlah kebun kelapa sawit milik warga di kawasan tersebut.
Kerusakan itu bukan sekadar hilangnya tanaman. Bagi pemilik kebun, pohon yang mati berarti hilangnya sumber pendapatan yang selama ini menopang kebutuhan keluarga.
Kondisi tersebut semakin sulit karena sebagian lahan berada di kawasan gambut. Api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah, sementara bara yang tersisa berpotensi kembali menyala meskipun permukaan lahan telah dibasahi.
Halikinnor menjelaskan, kebakaran di lahan gambut juga dapat menyebabkan pohon roboh dan sulit dipulihkan. Karena itu, penanganan pascakebakaran tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemulihan lahan dan penggantian tanaman.
Selain bantuan pangan, Pemkab Kotim mengkaji kemungkinan memberikan bantuan bibit kepada masyarakat yang kebunnya rusak akibat karhutla.
Halikinnor mengatakan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk mendata lahan perkebunan masyarakat yang terbakar sekaligus mengkaji jenis bantuan yang sesuai.
"Terhadap lahan masyarakat yang terbakar ini nanti, bagaimana upaya kita bantuan bibitnya? Apakah itu misalnya yang kebun sawit kembali kita bantu bisa bibit sawit, atau misalnya itu nanti berupa tanaman hortikultura atau apa," katanya.
Ia menyebutkan, data karhutla yang merembet ke perkebunan masyarakat masih bersifat sementara dan terus berkembang. Laporan yang masuk bahkan telah mencapai ratusan hingga hampir seribu hektare, tetapi angka tersebut masih perlu diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai data akhir.
Pemerintah daerah juga meminta camat, lurah, kepala desa, hingga ketua RT dan RW mendata warga terdampak. Mereka dinilai paling mengetahui kondisi di lapangan, termasuk kepemilikan kebun dan dampak kerusakan terhadap penghasilan masyarakat.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan tindak lanjut, termasuk bantuan pangan, bibit, dan penanganan lahan setelah kebakaran.
Dampak karhutla terhadap perkebunan masyarakat juga menjadi perhatian di Kecamatan Pulau Hanaut. Camat Pulau Hanaut Fahrujiansyah mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap kebun warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Pendataan dilakukan untuk memastikan lahan yang diajukan sebagai penerima bantuan benar-benar merupakan kebun yang telah ditanami dan memiliki bukti kepemilikan yang jelas.
"Masih dalam rekapitulasi. Sudah kita sampaikan ke desa, karena kita bicara data riil, didukung dengan kepastian kepemilikan. Jangan sampai lahan-lahan yang baru terbakar seolah kebun, jadi malah mereka menanam yang sebenarnya bukan kebun, yang sebenarnya lahan kosong, mereka terbakar atau minta bibit," ujar Fahrujiansyah.
Ia menjelaskan, pemerintah kecamatan memerlukan dokumen pendukung, foto, dan bukti legalitas agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar mengalami kerugian.
Menurutnya, kondisi kebun yang terbakar juga beragam. Ada lahan yang seluruh tanamannya hangus, sementara sebagian lainnya hanya mengalami kerusakan pada beberapa bagian.
Fahrujiansyah mencontohkan, kebun seluas empat hektare yang sebelumnya mampu menghasilkan sekitar tiga hingga empat ton hasil panen kini terancam tidak lagi memberikan pendapatan apabila seluruh tanamannya rusak.
"Kalau sudah kena api lahan gambut, pohon-pohon itu sudah roboh semua, enggak mungkin tumbuh," katanya.
Ia menjelaskan, kondisi pemulihan bisa berbeda apabila tanaman berada di tanah mineral. Pada lahan yang tidak didominasi gambut, tanaman yang terdampak mungkin masih dapat dipulihkan, meskipun membutuhkan waktu lama.
Fahrujiansyah berharap pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat kebakaran, terutama melalui bantuan bibit untuk menanam kembali kebun yang rusak.
Ia menjelaskan, sebagian warga telah memiliki kebun yang sebelumnya produktif dan menjadi sumber penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Namun, kebakaran membuat tanaman mereka tidak lagi dapat menghasilkan seperti sebelumnya.
"Harapan saya perhatian pemerintah bagi lahan masyarakat yang terdampak. Kalau bisa dibantu bibit, biar bisa meringankan beban masyarakat atas kejadian kebakaran tersebut," imbuhnya.
Bagi warga yang kebunnya terbakar, bantuan bibit bukan sekadar penggantian tanaman, melainkan harapan untuk kembali membangun sumber penghasilan. Namun, proses itu membutuhkan waktu, terutama jika kerusakan terjadi pada lahan gambut yang menyebabkan tanaman mati dan roboh.
Halikinnor Ingatkan Warga Tidak Membakar Lahan
Di tengah upaya menangani dampak karhutla, Halikinnor kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menegaskan, pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dapat berujung pada proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Pemerintah mengimbau masyarakat jangan sampai melakukan pembakaran. Kemarin Pak Kapolda sudah tegas, setiap kasus akan diproses dan dimintai keterangan. Kalau memang sengaja membakar, kita ada undang-undang lingkungan hidup, maka itu menjadi pidana," tegas Halikinnor.
Ia juga meminta masyarakat segera memadamkan titik api kecil sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. Upaya tersebut penting karena keterbatasan sumber air, personel, dan sarana prasarana membuat pemadaman di lahan gambut semakin sulit.
Halikinnor mengingatkan, dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian daerah.
"Kalau api sudah besar, kita tahu daerah kita adalah daerah gambut yang sangat sulit dipadamkan. Kalau sampai menimbulkan asap, semua aktivitas akan terganggu, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ekonomi secara keseluruhan," ujarnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan untuk bersama-sama mencegah kebakaran serta menjaga lahan yang belum terdampak.
"Jadi, tolong mari sama-sama kita jaga. Saya minta dukungan semua pihak, sama-sama kita menjaga api ini yang sudah terjadi, bagaimana kita memadamkan, yang belum terjadi jangan sampai terbakar lagi," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
