BORNEONEWS, Sampit - Kalangan DPRD Kotawaringin Timur meminta pemkab agar mendata secara lengkap orang terlantar dan fakir miskin di daerah ini. Jangan sampai masih ada laporan masyarakat yang alami masalah itu.
"Pemerintah kami minta tidak hanya terfokus dalam perkotaan untuk pembenahan ini, tetapi menjangkau hingga pelosok desa," kata Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus, Kamis (31/5/2018).
Parimus meminta Dinas Sosial Kabupaten Kotim untuk berkerja sama dengan setiap pemerintahan desa dan kelurahan untuk menindaklanjuti masalah itu.
Dinsos memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut bersama-sama mendukung dan menyukseskan program pemerintah.
"Diharapkan kepada Dinas Sosial dan jajarannya agar bisa melakukan pendataan fakir miskin dan orang terlantar ini secara tepat dan akurat," tegas Parimus.
--page
Pendataan itu harus dilakukan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan guna memudahkan pemerintah dalam penyediaan pelayanan.
Fakir miskin dan orang terlantar wajib diperhatikan dan dipelihara negara. Jangan sampai keberadaan mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari pemerintah.
Parimus juga meminta agar dinsos menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait lainnya, dalam upaya memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah.(NACO/B-11)
