Pemkab Barito Timur Sampaikan 2 Raperda Ini ke DPRD
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pengajuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Tag
#Apbd Perubahan
Komisi IV DPRD Kapuas Serahkan Rasionalisasi Anggaran ke Mitra Kerja SOPD
Defisit anggaran sekitar Rp 47 miliar dalam APBD Perubahan 2019 ini mengharuskan sejumlah program atau kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD perlu dirasionalisasi.
Komisi I DPRD Kapuas Bersama Mitra Kerja Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2019
Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas bersama mitra kerja atau SOPD terkait telah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Perubahanan tahun 2019 pada Selasa sore, 23 Juli 2019.
DPRD Minta Pemkab Kapuas Rasionalisasi Anggaran pada ABPD Perubahan 2019
DPRD Kabupaten Kapuas meminta Pemkab Kapuas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan tahun 2019.
APBD Perubahan Kotim Fokus Kerjakan Gang dan Jalan dalam Kota
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Hari Rahmad Panca Setia menyarankan tim anggaran pemerintah daerah untuk fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur skala ringan di…
Akhir Masa Jabatan DPRD Kotim Tinggal Bahas APBD Perubahan
Ketua DPRD Kotim HM Jhon Krisli mengatakan, di akhir jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 ini akan ada agenda terakhir mereka, yakni membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.
APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kapuas Masih Tunggu Evaluasi Gubernur
"DPRD dan Pemkab Kapuas sudah mengajukan ke provinsi untuk dievaluasi," kata Ketua DPRD Kapuas, Algrin Gasan.
APBD-P 2018 Barito Selatan Ditolak Gubernur, Bupati Minta Maaf kepada Masyarakat
Dengan ditolaknya APBD perubahan 2018 ini maka harus memperketat anggaran terutama untuk perjalanan dinas dan dana tidak berguna agar bisa hemat.
Bupati Kapuas Yakini APBD Perubahan tahun 2018 Merupakan Aspirasi Masyarakat
Bupati juga menekankan, selama pembahasan tersebut antara eksekutif dan legislatif telah menerima berbagai macam saran maupun masukan ke depannya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Berikut Rincian Pengesahan APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kapuas
Pendapatan daerah dalam APBD tahun 2018 sebelum perubahan Rp1,84 triliun. Setelah perubahan Rp1,84 triliun. Dengan demikian mengalami penambahan sebesar Rp5,26 miliar
Lewat Paripurna, APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kapuas Disahkan
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan didampingi Wakil Ketua I DPRD, Robert L Gerung dan Wakil Ketua II Indah Purwanti dan turut hadir sejumlah anggota DPRD Kapuas lainnya.
Usulan Tambah Anggaran di APBD Perubahan Harus untuk Kebutuhan Mendesak
"Pada posisi APBD perubahan ini, yang kita sikapi itu pertama adanya usul perubahan karena pergeseran anggaran, atau adanya perubahan karena usul tambah anggaran," kata Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Darwandie.
Pimpinan DPRD Kapuas Minta Pembahasan KUA-PPAS Ditunda, Jika Anggota Komisi Tidak Lengkap
"Jadi kami minta semua ketua komisi, kalau tidak kuorum, pembahasan diskor dulu. Seluruh anggota komisi diharapkan ikut membahas APBD Perubahan 2018 ini," kata Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Robert L Gerung.
Windu Subagio Minta Maaf Tidak Semua Usulan Terakomodasi
Bupati Sukamara Windu Subagio meminta maaf bila dalam penyusunan perubahan APBD 2018 belum bisa mengakomodasi semua usulan, baik dari dinas maupun masyarakat.
Raperda APBD Perubahan Sukamara Disepakati, Waktu Pelaksanaan Tersisa 2,5 Bulan
Hal tersebut harus segera dilakukan. Apalagi waktu efektif pelaksanaan APBD Perubahan 2018 hanya tersisa kurang dari 2,5 bulan saja.
DPRD Sukamara Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan APBD-P
APBD harus mencerminkan kebutuhan rill masyarakat. Caranya, kebutuhan sesuai dengan potensi daerah.
DPRD Gunung Mas Mulai Membahas RAPBD Perubahan 2018
Anggota DPRD Gumas selektif dalam memperhatikan anggaran dari masing-masing perangkat daerah yang mengajukan perubahan. Hal itu untuk memastikan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan daerah.
Fraksi NasDem DPRD Sukamara Kritik Keterlambatan Pembahasan APBD Perubahan 2018
"Fraksi kami tidak menyangka pidato yang disampaikan Bupati Sukamara pada paripurna ke 3 adalah anggaran perubahan/ Kalau kita melihat jadwal bulan ini, semestinya sudah pembahasan APBD 2019," kata Juru Bicara Faksi Nasdem, Jairi, Selasa (2/10/2018).
Rancangan APBD Perubahan Gunung Mas 2018 Defisit
Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong menyampaikan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2018, mengalami defisit. Artinya, belanja lebih besar dari pendapatan.
Bupati Barito Utara Jelaskan Kegiatan Dilaksanakan Mendahului Anggaran
Ada tiga dinas yang kegiatannya dilaksanakan mendahului perubahan anggaran 2018