Pemkab Kotim Harus Segera Belanjakan APBD
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)?Juliansyah? mendorong pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan belanja APBD Kotim.?
Tag
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)?Juliansyah? mendorong pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan belanja APBD Kotim.?
Bila?penggunaan APBD tidak maksimal maka bisa mengakibatkan aspirasi masyarakat yang sudah di tampung DPRD melalui kegiatan reses tidak bisa terealisasi
Plt Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menegaskan bahwa penyusunan rancangan APBD pada tahun anggaran 2021 harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan bahwa komposisi APBD masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat/?
Dalam penyusunannya juga harus disinkronkan dengan pemerintah pusat agar pembangunan yang dilakukan sejalan
Rancangan peraturan daerah dan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur telah disampaikan dalam rapat paripurna. Dalam rapat itu diketahui defisitnya mencapai Rp 78 miliar.
DPRD Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan I?tahun sidang 2020, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Pendukung Dewan terhadap pidato pengantar Bupati tentang?Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gumas tentang APBD tahun 2021, dan Rancangan Peraturan Bupati Gumas?tentang Penjabaran APBD tahun 2021.
Dengan capain ini dia mengatakan serapan anggaran triwulan III bisa mencapai target
Pemkab bersama DPRD Seruyan sepakat melakukan penandatanganan??nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD? Tahun Anggaran 2021.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu khawatir dengan tidak fokusnya lagi ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyebabkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kotim Tahun 2020 ini terbengkalai.
Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau mulai disalurkan. Program BST APBD Lamandau itu secara resmi di-launching Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, di Kecamatan Sematu Jaya.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama DPRD setempat menandatangani kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA - PPAS APBD 2021, Selasa, 28 Juli 2021.
Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, pemerintah punya kewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.
Gubernur Kalteng?H Sugianto Sabran?menghadiri rapat percepatan penyerapan APBD tahun 2020 dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Juli 2020.
Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi pendukung dewan atas rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Barito Timur tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.
Enam fraksi yang ada di DPRD Barito Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda pertanggungjawaban APBD 2019.
Umi berharap?dengan selesainya pembahasan tersebut sejumlah regulasi yang telah disepakati itu bisa secepatnya disahkan sebagai perda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemkab atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019,?Selasa, 30 Juni 2020.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dari Bupati Kobar. Setelah itu, laporan tersebut akan segera dibahas.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah menyampaikan pidato pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 di ruang rapat paripurna DPRD, Senin, 29 Juni 2020.