Tag
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun menandatangi kesepakatan bersama optimalisasi penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh memiliki utang kepada rumah sakit sebesar Rp 4,4 miliar. Dampaknya, pelayanan kepada pasien menjadi terganggu.
Untuk bayi baru lahir, setelah 28 hari setelah lahir wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS.
"Meski belum memiliki kartu peserta BPJS, tetapi sudah bisa menikmati fasilitas. Karena semua masyarakat terdaftar," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Sukamara, Chairuddin, Rabu (16/1/2019).
Dari 136 FKTP itu sebanyak 40 FKTP ada di Kota Palangka Raya, 39 FKTP di Kabupaten Kapuas, 20 FKTP di Kabupaten Katingan, 21 di Kabupaten Gunung Mas, serta 16 FKTP di Kabupaten Pulang Pisau.
Apabila sudah tercapai UHC program JKN-KIS, kita tidak perlu khawatir lagi akan ada masyarakat yang belum mempunyai jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
RDP ini juga dihadiri pejabat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya, serta Kabag Kesra Setda Kota Palangka Raya, dan perwakilan RSUD Kota Palangka Raya
Sebelum silakukan penandatanganan kerja sama, data masyarakat yang menerima iuran BPJS ditanggung Pemkab Gunung Mas harus jelas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 Miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung.
Berdasarkan amanat undang-undang, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Bupati Sukamara Windu Subagio mengatakan, keungglan dari status Universal Health Coverage (UHC) adalah masyarakat sudah bisa menikmat fasilitas BPJS pada hari pertama terdaftarnya sebagai peserta, tanpa harus menunggu.
Bupati Sukamara Windu Subagio mengatakan bahwa tahun 2019 Kabupaten Sukamara akan berstatus Universal Health Coverage (UHC).
Masih diperlukan sosialisasi program JKN-KIS agar terjadi kesamaan persepsi perihal integrasi pelayanan antara FKTP dan FKRTL terkait keberlangsungan program JKN-KIS dari segi pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS.
Sebanyak 136 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kembali menyatakan komitmennya melayani peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya di tahun 2019 ini.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Evandi menyatakan, ia mendukung program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tahun ini menganggarkan 40.000 masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Verifikasi ulang tersebut untuk memvalidasi data yang sebenarnya, karena data yang dimiliki oleh pemkab sangat berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh pihak BPJS Kesehatan.
Verifikasi tersebut penting untuk memastikan peserta BPJS tersebut apakah warga Bartim atau bukan.
Pemerintah baru saya merilis Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Apa saja manfaatnya?
Terbitnya Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak positif bagi masyarakat.
Bayi baru lahir kini wajib didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasonal dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mulai berlaku sejak Rabu (19/12/2018).
