Tag
Berdasarkan penelusuran pada sistem informasi rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah, paket tersebut tercatat dalam tahun anggaran 2026 dengan metode pemilihan E-Purchasing serta total pagu sebesar Rp1,5 miliar.
Pengangkatan PAW tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor?100.3.3.1/41/2026?tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas sisa masa jabatan 202T2029.
Terhadap rekomendasi yang masih dalam proses, terutama yang berkaitan dengan Perumdam Tirta Pambelom, telah kami instruksikan agar segera diselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan
Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPPS) Kabupaten Kapuas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kapuas.
Laporan tersebut menjadi dasar penting sebelum disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 24 November 2025.
Bupati Kapuas, M. Wiyatno memaparkan secara rinci postur APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk Pendapatan Daerah, target yang ditetapkan adalah sebesar lebih dari Rp2,024 triliun.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Saferaniansyah, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membangun Jembatan Penghubung Panamas, Kecamatan Selat .
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - DPRD Kabupaten Kapuas menerima audiensi dari perwakilan guru Yayasan Islam Al-Amin Kuala Kapuas pada Selasa, 9 September 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang…
"Kami menerima dan menampung semua aspirasi kalian, ini akan menjadi bahan evaluasi juga,"
aksi tetap berjalan dengan tertib. Tidak ada insiden yang tidak diinginkan, dan situasi di lokasi tetap kondusif.
Anggota DPRD Kapuas, Abdurahman Amur, berharap pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan kembali Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas yang kini tidak beroperasi. Menurutnya, lembaga ini memiliki peran vital dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
"berdasarkan informasi yang diterimanya, ada peserta yang telah mengundurkan diri dan tidak aktif bekerja justru dinyatakan lulus"
Permasalahan kenaikan tarif pembayaran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kuala Kapuas telah mencuat dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.
"Penghargaan setinggi-tingginya untuk Polri terutama Polres Kapuas atas dedikasi dan komitmennya memjaga kamtibmas di Kabupaten Kapuas,"
"Semoga jalan sehat ini dan momen Hari Bhayangkara menjadikan citra kepolisian yang benar-benar merangkul masyarakat,"
Rapat Paripurna ke-8 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, didamingi Wakil Ketua II DPRD Berinto, serta para anggota dewan.
Setelah rampung menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan II Tahun Sidang 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas kembali melanjutkan agenda sidang dengan menggelar Rapat Paripurna ke-6 di hari yang sama, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Selasa, 22 April 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah didampingi Wakil Ketua I Yohanes, Wakil Ketua II Berinto dan diikuti sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kapuas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemekaran wilayah dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Kamis, 17 April 2025.
