Tag
Fraksi Partai Kebangkitao? Bangsa DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menitik-beratkan pelaksanaan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan mengenai penanganan pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir.
DPRD Kotawaringin Timur?menyetujui Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotawaringin Timur?siap mengawal pemerintah daerah untuk melaksanakan pogram yang tertuang dalam recana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat forum Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di aula kantor Bappedalitbang, Rabu, 23 Juni 2021.
Pemkab Kapuas telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018@ 2023.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah mengatakan rancangan?pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harus jadi momentum perubahan bagi daerah ini.
Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya menyampaikan hasil rapat dan tindak lanjut dari hasil evaluasi Gubernur tentang Raperda RPJMD 2018-2023 secara umum dan khusus.
uru bicara Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda RPJMD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mengatakan bahwa hasil rapat paripurna terkait tindak lanjut evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus segera dikirimkan kembali.
Hasil evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah terkait rancangan peraturan daerah (raperda) Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya disetujui sepenuhnya oleh DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023 menjadi acuan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan lima tahun ke depan.
Berdasarkan data perangkat daerah, banyak indikator program pada RKPD yang berbeda dengan indikator kinerja program RPJMD.
Pertama, penambahan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD ke dalam konsiderans.
Fraksi PKD DPRD Kabupaten Sukamara meminta agar dalam Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tetap fokus dalam penurunan angka kemiskinan.
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap raperda tentang RPJMD 2018-2023, Selasa (19/2/2019).
RPJMD akan jadi pedoman pemko selama lima tahun ke depan, seharusnya RPJMD memuat secara komprehensif semua hal yang berkaitan dengan visi misi, rencana pembangunan, sehingga Pemko tidak gagal fokus dan tidak melakukan revisi di tengah jalan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengapresiasi rasionalisasi program yang tidak jelas di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023.
Proses perencanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya periode 2018-2023 sudah melalui waktu yang panjang.
Adapun visi Bupati Lamandau, Hendra Lesmana seperti yang tertuang di dalam RPJMD 2018 - 2023 adalah bergerak cepat membangun daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman).
Dia ingin, tercapai kesamaan komitmen dan prinsip antara Pemkab Katingan dan DPRD.
Adapun 11 prioritas pembangunan itu, di antaranya yakni menerapkan reformasi birokrasi dan standar pelayanan minimal (SPM).
