Begini Kata Kapolda Soal Penandatanganan bersama BPN Cegah dan Berantas Mafia Tanah
Polda Kalteng bersama BPN telah membentuk tim terpadu untuk memberantas mafia tanah
Tag
Polda Kalteng bersama BPN telah membentuk tim terpadu untuk memberantas mafia tanah
BPN bersama Polda Kalteng akan menindaklanjuti kasus sengketa tanah paska dibentuknya Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah
Lebih dari 500 kasus sengketa tanah terjadi di Kalteng. Dari jumlah itu ada beberapa kasus di antaranya dalam tahap proses mediasi.
Hanya tinggal selangkah lagi, aset Pemkab Kotim akan dikuasai orang lain, karena kasasi yang diajukan Pemkab Kotim ditolak.
Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Taufiq Mukri meminta agar seluruh kasus sangketa tanah diselesaikan secara bertahap, baik oleh kejaksaan, pemerintah daerah, maupun dari pihak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Keraguan itu ditunjukkan Mardin saat warga Akasia, Mardin dan petugas Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kobar melakukan pengukuran tanah dan menentukan dimana sebenarnya tanah milik Mardin, Kamis (12/7/2018).
Plang tersebut raib beberapa jam setelah pemasangan pada Jumat (6/7/2018) sekitar pukul 09.00 WIB.
Keluarga almarhum Brata Ruswanda yang sebelumnya bersengketa dengan Pemkab Kobar terkait kepemilikan tanah, tidak terima atas pemasangan plang tersebut.
Sejumlah warga Kompleks Perumahan Akasia Permai Jalan Bhayangkara, Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) saat ini resah, karena lahan yang telah didirikan perumahan oleh developer dan dimiliki warga hingga sudah terbit sertifikat hak milik, ternyata terindikasi tum
Hodland menyatakan kalau dirinya sudah mempersiapkan gugatannya terhadap Hosea Sanjaya atas sengketa tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 1,1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Hodland akan melayangkan gugatan atas lahan di Jalan Jenderal Sudirman Km 1,1 Sampit. Ia akan menggugat Hosea Sanjaya sebagai tergugat I yang saat ini menguasai tanah tersebut.
Kasus Pelita Barat dilaporkan setelah terbit sertifikat ganda. Bahkan penerbitan sertifikat ini saat kepemimpinan tersangka mantan Kepala BPN Kotim Jamaludin.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan program IP4T yang dilakukan sejak kepemimpinan Jamaludin kongkalikong bersama Darmawi, yang tidak masuk dalam SK program itu.
Warga terus melengkapi data untuk laporan ke Kejaksaan Negeri Kotim, terkait persoalan tanah di Jalan Pelita Barat, Sampit.
Kegiatan orientasi ini diikuti oleh para tokoh adat dan aparatur kecamatan, kelurahan serta desa
PLN sudah menjalin MoU dengan Kejari Kotim untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah untuk pendirian SUTT
DPRD Barito Utara mengharapkan dinas pendidikan segera menindaklanjuti kasus sengketa tanah ini agar proses belajar bisa lancar lagi
Jika tanah yang ingin dibeli masih berlegalitas surat pernyataan tanah atau dulu disebut surat kepemilikan tanah, harus dicek terlebih dulu keabsahannya ke kelurahan.
Kedatangan mereka di kantor kelurahan, hanyalah untuk mempertegas legalitas dan penyelesaian masalah dengan mediasi. Sebab obyek yang disengketakan sudah terlanjur terjadi jual beli.
Korban terluka setelah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh lawan sengketanya.