PANGKALAN BUN –

BORNENONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, Kobar berhasil meraih peringkat pertama tingkat provinsi, dengan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 95,65 persen.

Capaian tersebut diumumkan dalam kegiatan Pemantauan TLRHP yang berlangsung di Ballroom Hotel Bahalap, Palangka Raya, Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dipaparkan BPK, Kabupaten Kotawaringin Barat mencatatkan persentase penyelesaian tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Posisi kedua ditempati Kabupaten Kotawaringin Timur dengan capaian 91,26 persen, sedangkan Kota Palangka Raya berada di peringkat ketiga dengan capaian 88,29 persen.

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengatakan tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Semakin tinggi persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan semakin meningkatnya mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPK memiliki kewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada lembaga perwakilan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Meski demikian, Dodik menegaskan hasil pembahasan TLRHP yang disampaikan dalam kegiatan tersebut masih bersifat sementara. Seluruh tindak lanjut yang telah dibahas akan melalui proses reviu berjenjang sebelum memperoleh persetujuan dari Anggota VI BPK Republik Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diwakili Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Isno Pandowo.

Tim yang hadir juga terdiri atas Sugeng Rahayu selaku Pengendali Teknis, Aji Wahyudi sebagai Ketua Tim, serta anggota tim yang bertugas mengawal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemkab Kobar.

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat, Isno Pandowo, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

“Meskipun menempati posisi tingkat penyelesaian yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kotawaringin Barat akan terus berupaya meningkatkan persentase penyelesaian TLRHP semaksimal mungkin,” kata Isno.

Menurutnya, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat, efektif, dan tuntas oleh perangkat daerah.

“Peran Inspektorat Daerah sangat penting dalam melakukan pengawasan, reviu, serta mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” tegasnya.

Prestasi sebagai daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi di Kalimantan Tengah menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan. (DANANG/H)